KPP Sisir Wajib Pajak Nonefektif, Ternyata Jalankan Bisnis Aktif

"Namun, sejak terdaftar wajib pajak belum pernah menjalankan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak. Akhirnya, diketahui bahwa wajib pajak memiliki usaha jasa kurir atau ekspedisi," ujar AR Seksi Pengawasan VI KPP Pratama Semarang Selatan Matlaun Nuril Hudawi dilansir pajak.go.id, dikutip pada Jumat (26/5/2023).

Berdasarkan wawancara, wajib pajak yang bersangkutan mengaku selama ini belum memahami apa saja kewajiban perpajakan yang perlu dijalankan. Kendati begitu, wajib pajak telah dipotong dan dipungut PPh Pasal 23 oleh pihak rekanan.

Melalui kesempatan tersebut, petugas pajak lantas memberikan edukasi seputar hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan. Wajib pajak juga diundang untuk berkonsultasi langsung ke kantor pajak untuk memperoleh gambaran perhitungan pajak yang harus disetorkan.

"Petugas pajak mengusulkan wajib pajak untuk dimasukkan ke dalam Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) kolaboratif untuk ditindaklanjuti oleh fungsional asisten penyuluh pajak," kata Huda.

Huda menambahkan, kegiatan pengamatan dan penyisiran menjadi bagian krusial bagi fiskus untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Setidaknya terdapat 3 tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam kegiatan ini.

Pertama, memperoleh data dan/atau informasi baru terkait wajib pajak dan potensi pajak yang belum dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kedua, menindaklanjuti dan/atau memutakhirkan data dan/atau informasi yang telah dimiliki dan/atau diperoleh DJP, guna meningkatkan kualitas dan validitas data.

Terakhir, untuk memetakan wajib pajak serta mengidentifikasi potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

"Tujuannya penyisiran sebenarnya bisa perluasan basis data atau mengumpulkan data lapangan. Di seksi saya dijadwalkan dua kali dalam sebulan, atau misal sekalian saat akan visit ke wajib pajak tertentu," ujar Huda.

Huda menambahkan, dari sisi wajib pajak, dengan terjunnya petugas pajak langsung ke lapangan dapat memudahkan wajib pajak untuk berkonsultasi dengan petugas pajak.

Penyisiran dan pengamatan ini menjadi salah strategi DJP untuk memperluas basis data perpajakan berdasarkan penguasaan wilayah. Saat ini struktur organisasi DJP telah membagi Seksi Pengawasan menjadi Seksi Pengawasan Wajib Pajak Strategis dan Seksi Pengawasan Wajib Pajak Kewilayahan. (sap)