Kunjungi Lokasi Usaha UMKM, Fiskus Infokan soal Fasilitas Pajak

“Demi mendukung keberlangsungan UMKM tersebut, pemerintah mendesain kebijakan fiskal untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban UMKM seperti diatur dalam UU No. 7/2021, dan peraturan terkait lainnya,” katanya dikutip dari situs web DJP, Senin (8/1/2024).

Hendrawan menjelaskan pemerintah tersebut mendukung perkembangan usaha para pelaku UMKM. Salah satunya ialah melalui pengenaan PPh final UMKM sebesar 0,5% peredaran bruto atau omzet yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.

Selain itu, terdapat juga fasilitas pajak UMKM untuk wajib pajak orang pribadi. Bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki omzet di bawah Rp500 juta dalam setahun maka belum dikenakan pajak sebagaimana diatur dalam UU 7/2021.

“Kebijakan ini diharapkan memberikan akses seluas-luasnya bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. Kalau omzetnya besar maka kontribusi ke negara dalam bentuk pajak akan meningkat juga,” tutur Hendrawan.

Hendrawan juga berharap kegiatan pendampingan UMKM tersebut dapat meningkatkan kesadaran, keterikatan, dan kepatuhan para pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Apabila mengalami kendala, wajib pajak dapat melakukan konsultasi ke kantor pajak.

“Semua layanan yang diberikan oleh DJP gratis atau tidak dipungut biaya,” ujarnya. (rig)