Manfaatnya Kembali ke Masyarakat, DJP Ingatkan UMKM Patuh Pajak

"Ini sampai kapan? Mungkin tidak terbatas, sampai dengan undang-undangnya diganti lagi barangkali," katanya dalam Pelatihan Terpadu UMKM Patuh Pajak (Paduka) FEB UI, dikutip pada Sabtu (11/11/2023).

Inge mengatakan pemerintah melalui PP 23/2018 telah menurunkan tarif pajak yang semula 1% menjadi hanya 0,5% atas omzet UMKM. Wajib pajak dapat menikmati tarif PPh final 0,5% jika omzetnya masih di bawah Rp4,8 miliar per tahun.

Wajib pajak UMKM juga tidak perlu melakukan pembukuan, melainkan cukup membuat pencatatan secara sederhana. Pencatatan diperlukan untuk mempermudah wajib pajak mengetahui kewajiban perpajakannya.

Setelahnya, melalui UU HPP dan PP 55/2022, diatur wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dalam setahun tidak akan terkena pajak. Melalui fasilitas itu, UMKM yang omzetnya belum melebihi angka tersebut tidak perlu membayar PPh final yang tarifnya 0,5%.

Adapun jika UMKM tersebut memiliki omzet melebihi Rp500 juta, penghitungan pajaknya hanya dilakukan pada omzet yang di atas Rp500 juta.

Inge menjelaskan berbagai insentif tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah kepada UMKM. Dengan insentif ini, dia berharap pelaku UMKM patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Terlebih, pajak yang dikumpulkan pemerintah nantinya akan dibelanjakan untuk kepentingan publik seperti pembebasan biaya pendidikan, subsidi energi, serta pembangunan infrastruktur.

"Dengan mengetahui manfaat pajak kembali kepada masyarakat, artinya pelaku UMKM apabila sudah mencapai saat ada kewajiban perpajakan itu, dapat melakukannya dengan rasa ikhlas dan dengan penuh kesadaran," imbuhnya. (sap)