Masuki Kuartal Akhir, Mendagri Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja

"Daerah yang belanjanya rendah-rendah, kami akan kejar supaya betul-betul uangnya dibelanjakan dan beredar di masyarakat sehingga memperkuat daya beli masyarakat serta menstimulasi swasta," katanya, Selasa (3/10/2023).

Tito menuturkan realisasi belanja daerah di provinsi, kabupaten, dan kota hingga 27 September 2023 sudah Rp675,86 triliun atau 52,3% dari target. Hingga 30 September 2022, realisasi belanja daerah mencapai Rp667,96 triliun atau 54,18% dari target.

Dia menjelaskan Kemendagri terus memberikan pemahaman kepada pemda mengenai pentingnya belanja daerah bagi perekonomian. Terlebih, pada daerah yang aktivitas ekonomi belum ramai atau wilayah pemekaran baru.

Tidak hanya mempercepat realisasi, Tito juga mewanti-wanti pemda untuk dapat memastikan belanja daerahnya berkualitas. Menurutnya, belanja daerah harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Sebagian besar uang pemerintah untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa untuk pegawai juga. Terus ke mana yang untuk rakyatnya?" ujarnya.

Tito menyebut tingginya belanja pegawai masih menjadi persoalan dalam pengelolaan APBD. Saat ini, porsi belanja pegawai masih capai 61,8% dari total belanja APBD.

Meski tergolong sangat tinggi, angka ini sebetulnya sudah mulai turun karena pada periode yang sama tahun sebelumnya mencapai 67%.

Dia berharap porsi belanja pegawai dapat diturunkan secara konsisten sejalan dengan penerapan earmarking untuk belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. (rig)