Menkeu Rilis PMK Baru Soal Anggaran, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan

“… dan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat sesuai dengan prinsip akuntansi dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan,” bunyi penggalan bagian pertimbangan PMK 62/2023, dikutip pada Senin (17/7/2023).

Selain itu, terbitnya ketentuan dalam PMK 62/2023 juga didasarkan pada kewenangan menteri keuangan—selaku bendahara umum—untuk menetapkan kebijakan dan pelaksanaan anggaran negara serta menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.

PMK 62/2023 terdiri atas 11 bab dengan 261 pasal sebagai berikut:

• Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1);
• Bab II Pendekatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) (Pasal 2—53);
• Bab III Tata Cara Penyusunan RKA Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) (Pasal 54—84);
• Bab IV Tata Cara Penyusunan RKA Bendahara Umum Negara (RKA-BUN) (Pasal 85—119);
• Bab V Revisi Anggaran (Pasal 120—179);
• Bab VI Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran (Pasal 180—232);
• Bab VII Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Pasal 233—239);
• Bab VIII Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran (Pasal 240—250);
• Bab IX Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian/Lembaga (Pasal 251—257);
• Bab X Ketentuan Peralihan (Pasal 258); dan
• Bab XI Ketentuan Penutup (Pasal 259).

Pada saat PMK 62/2023 mulai berlaku, ada sejumlah PMK yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sejumlah PMK yang dimaksud antara lain:

• PMK 156/2008 s.t.d.d PMK 248/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
• PMK 71/2013 s.t.d.t.d PMK 232/2020 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
• PMK 177/2017 tentang Pelaksanaan Piloting Penerapan Tanda Tangan Elektronik dan Penyampaian Dokumen Elektronik Melalui Aplikasi Surat Perintah Membayar Elektronik;
• PMK 193/2017 s.t.d.d PMK 91/2020 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara;
• PMK 102/2018 s.t.d.d PMK 187/2019 tentang Klasifikasi Anggaran;
• PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
• PMK 208/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
• PMK 127/2020 s.t.d.d PMK 23/2021 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya;
• PMK 2/2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
• PMK 22/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
• PMK 199/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
• PMK 204/2021 tentang Evaluasi Kinerja Anggaran atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara; serta
• PMK 210/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 260 PMK 62/2023, ada keputusan menteri keuangan (KMK) yang harus ditetapkan paling lambat Januari 2024. Adapun KMK tersebut menjadi amanat dalam 4 pasal pada PMK 62/2023.

Keempat pasal yang dimaksud adalah Pasal 242 ayat (4), Pasal 243 ayat (5), Pasal 246 ayat (9), dan Pasal 248 ayat (5). Keempat pasal tersebut mengamanatkan adanya teknis pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja anggaran atas perencanaan serta pelaksanaan anggaran. (kaw)