Meski Libur, Faktur Pajak Maret Harus Diupload Paling Lambat 15 April

"e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari DJP bukan merupakan faktur pajak," bunyi Pasal 18 ayat (3) PER-3/PJ/2022 s.t.d.d. PER-11/PJ/2022, dikutip Senin (1/4/2024).

Oleh karena faktur pajak terlambat diunggah, PKP menjadi terlambat membuat faktur pajak dan dikenai sanksi denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak (DPP) sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

"Terhadap pengusaha atau PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau huruf e masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% dari DPP," bunyi Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

Persetujuan akan diberikan oleh DJP atas faktur yang diunggah sepanjang nomor seri faktur pajak (NSFP) yang digunakan adalah NSFP dari DJP dan faktur diunggah sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) PER-3/PJ/2022 s.t.d.d. PER-11/PJ/2022.

PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang sudah memperoleh persetujuan merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP pembeli BKP/JKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan.

Pengkreditan pajak masukan oleh PKP pembeli BKP/JKP tidak bergantung pada pelaporan faktur pajak dalam SPT Masa PPN oleh PKP penjual. (sap)