Optimalisasi Pajak Pusat dan Daerah, KPP Ajak Bapenda Teken Perjanjian

"Kami akan menyampaikan draf PKS kepada bupati Banyuwangi untuk ditandatangani. Selanjutnya, draf tersebut akan diteruskan ke DJP dan DJPK secara berjenjang melalui Kanwil DJP Jawa Timur III,” katanya dikutip dari situs web DJP, Selasa (13/2/2024).

Ahmad meyakini perjanjian antara kedua instansi tersebut membuat penggalian potensi penerimaan pajak menjadi lebih optimal karena pemkab memiliki legalitas dalam pertukaran data dan kolaborasi aksi gali potensi penerimaan pajak, baik pusat dan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, kedua instansi juga bertukar pengalaman dan sudut pandang mengenai upaya penggalian potensi penerimaan, baik pajak daerah maupun pajak pusat mengingat kedua subjek dan objek pajak beririsan.

"Penerimaan BPHTB 2023 oleh Bapenda bisa tercapai lebih dari 157%. Kegiatan kolaborasi lainnya juga sudah berjalan baik, seperti penilaian bersama aset wajib pajak dan penagihan bersama PBB antara Bapenda, KPP Pratama Banyuwangi, dan Kejaksaan," tutur Firman.

Kinerja penerimaan pajak yang positif juga ditorehkan KPP Pratama Banyuwangi, terutama PPH dan PPN. Pada 2023, realisasi penerimaan dari kedua jenis pajak pusat tersebut berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Sebagai informasi, pertemuan antara Kepala KPP Pratama Banyuwangi Ahmad Fudholi dan Plt Kepala Bapenda Banyuwangi Firman Santoso dilakukan di Aula KPP Pratama Banyuwangi, Jalan Adisucipto Nomor 27, Kecamatan Banyuwangi, Jawa Timur pada 9 Januari 2024. (rig)