Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pasutri Tersangka Pengguna Faktur Pajak Fiktif Diserahkan ke Kejari

A+
A-
13
A+
A-
13
Pasutri Tersangka Pengguna Faktur Pajak Fiktif Diserahkan ke Kejari

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Barat menyerahkan tersangka kasus tindak pidana di bidang perpajakan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kanwil DJP Jakarta Barat pada Rabu (19/1/2022). Tersangka tindak pidana di bidang perpajakan kali ini merupakan suami dan istri berinisial RK dan TI.

“Tersangka RK dan TI yang masing-masing merupakan Direktur Utama dan Komisaris PT DE yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi, diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan,” tulis Kanwil DJP Jakarta Barat dalam keterangan resmi, Rabu (26/1/2022).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Keduanya dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya melalui PT DE secara berturut-turut. Tindak akan itu berlangsung terus-menerus mulai Januari 2012 sampai dengan Desember 2014.

Kanwil DJP Jakarta Barat menyatakan perbuatan kedua tersangka menimbulkan kerugian pada pendapatan negara senilai Rp352 juta.

Perbuatan tersangka RK dan TI merupakan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Adapun ancaman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun. Kemudian, denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

PPNS Kanwil DJP Jakarta Barat sebelumnya secara persuasif telah memberi kesempatan kepada kedua tersangka untuk menempuh upaya hukum administratif dengan pembayaran kekurangan pokok pajak beserta sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Namun, kedua tersangka tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, sehingga proses penegakan hukum tetap berjalan. Penyelesaian proses penyidikan ini merupakan kerja sama antara PPNS Kanwil DJP Jakarta Barat, Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS Polda Metro Jaya, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. (kaw)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Kanwil DJP Jakarta Barat, pajak, faktur pajak fiktif, pidana perpajakan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Mohammad Sonhaji Akbar M

Selasa, 01 Februari 2022 | 08:56 WIB
Selamat Pagi, Kami merupakan klien tesangka RK dan TI, saya ingin berkomentar terkait berita ini. bahwa klien kami selayaknya tidak di tahan sebagaimana Pasal 44 C UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan "pidana Pasal 39 dan 39A tidak dapat digantikan pidana kurungan, sampai mendapat putusan dari pengad ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama