Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

PDB Per Kapita RI Hampir Disalip Vietnam, Kampus Perlu Gencarkan Riset

A+
A-
0
A+
A-
0
PDB Per Kapita RI Hampir Disalip Vietnam, Kampus Perlu Gencarkan Riset

Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan saat menghadiri pembukaan Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia di Graha Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Surabaya, Jawa Tiimur, Senin (15/1/2024). ANTARA FOTO/Moch Asim/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi dan litbang di Vietnam.

Jokowi mengatakan saat ini pendapatan per kapita Vietnam sudah hampir melampaui Indonesia berkat pesatnya kegiatan litbang oleh perusahaan-perusahaan Vietnam. Pendapatan per kapita Indonesia sekarang mencapai US$5.100, sedangkan Vietnam sudah mencapai US$4.300.

"Hati-hati, income per kapitanya hampir melampaui kita. Kalau kita hanya monoton dan santai-santai saja, bisa sebentar lagi kelanggar sama yang namanya Vietnam. Ini yang kita tidak mau," ujar Jokowi, Senin (15/1/2024).

Baca Juga: Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Setelah lawatannya ke Vietnam, Jokowi bercerita ada 1 perusahaan di Vietnam yang memiliki 2.400 peneliti hanya untuk kegiatan litbang. "Ini swasta, begitu mereka sangat menghargainya yang namanya riset," ujar Jokowi.

Lembaga pendidikan tinggi di Vietnam juga berperan besar dalam mencetak SDM unggul, inovatif, dan menghasilkan karya yang berkualitas. Universitas di Vietnam juga mengemban tugas untuk menjadi lembaga riset.

Tak hanya itu, universitas di Vietnam juga berkolaborasi dengan swasta. "Di Vietnam itu antara universitas dan industri itu sambung. Desain besarnya pemerintah, kemudian universitas, industri itu bisa sambung semuanya, itu yang luar biasa," kata Jokowi.

Baca Juga: Vietnam Bakal Bebaskan Keuntungan Bunga Green Bond dari Pungutan Pajak

Oleh karena itu, universitas di Indonesia beserta jajaran dosen, peneliti, dan mahasiswanya perlu berinovasi guna memecahkan masalah bangsa.

Jokowi pun meminta BRIN selaku orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset Indonesia dalam rangka menjawab tantangan bangsa ke depan. Setelah kebutuhan ditentukan, riset dilaksanakan oleh universitas.

"Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk research and development-nya harus betul-betul diperkuat," ujar Jokowi.

Baca Juga: Fasilitas Pajak Masuk dalam Term and Condition Penawaran WK Migas

Menurut Jokowi, Indonesia perlu melaksanakan kegiatan litbang guna mengembangkan teknologi smart farming, smart fisheries, bioenergi, baterai kendaraan listrik, hingga green industry. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : riset, penelitian, insentif pajak, litbang, R&D, BRIN, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 23 Juni 2024 | 10:00 WIB
KP2KP KUTACANE

Omzet Tembus Rp4,8 Miliar, Banyak Pelaku Usaha Kakao Ajukan PKP

Minggu, 23 Juni 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sandiaga Ajak Pengusaha Beri Sumbangan untuk Seni, Ada Insentif Pajak

Sabtu, 22 Juni 2024 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jelang Musim Kering, Pemerintah Mulai Pemasangan Pompa

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama