Pekerja Migran Perlu Pahami Aturan Barang Kiriman Agar Bebas Bea Masuk

“(Kasus) yang banyak terjadi, barang kiriman yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Emas tidak sesuai dengan batasan jumlah dan jenis barang yang diimpor oleh PMI sebagaimana diatur dalam Permendag 36/2023 jo. Permendag 3/2024,” ungkap Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas Galih Elham Setiawan, dikutip pada Selasa (30/4/2024).

Selain itu, menurut Galih pengirim barang banyak yang tidak terdaftar sebagai PMI resmi di BP2MI atau Kementerian Luar Negeri. Padahal, hal tersebut menjadi syarat wajib agar barang kiriman mendapatkan pembebasan bea masuk dan PDRI.

Galih pun menegaskan Bea Cukai Tanjung Emas akan terus mendorong perusahaan jasa titipan (PJT) agar berkoordinasi dengan agen pengiriman terkait peraturan barang kiriman PMI. Hal ini dimaksudkan agar barang kiriman PMI sesuai dengan ketentuan guna menghindari kendala pengiriman.

Galih menguraikan permasalahan terkait dengan barang kiriman PMI saat menerima kunjungan dari Atase Kastam Malaysia Ahmad bin Talib. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melihat potensi peningkatan kerja sama antara Port Klang dan Pelabuhan Tanjung Emas.

Kunjungan tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pemenuhan aturan kepabeanan pada kedua negara, khususnya terkait dengan barang kiriman PMI.

Melalui kunjungan ini, Galih berharap kedua pihak dapat memetakan masalah penyelesaian barang kiriman PMI serta solusi yang dapat dilakukan. Galih juga berharap koordinasi antarinstansi kepabeanan pun bisa terus berlanjut untuk mewujudkan integrasi ekonomi di wilayah Asean.

Sebagai informasi perincian ketentuan barang kiriman PMI dapat disimak dalam PMK 141/2023. Anda juga dapat mempelajari ketentuan barang kiriman PMI melalui Frequently Asked Questions (FAQ) pada laman bea dan cukai. Simak Apa Itu Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia? (sap)