Pembayaran Gaji dalam Jasa Penyediaan Tenaga Kerja Tak Dipotong PPh 23

“Jumlah bruto untuk jasa selain jasa katering tidak termasuk pembayaran gaji sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa,” bunyi Pasal 1 ayat (3) PMK 141/2015, dikutip pada Minggu (27/8/2023).

Pembayaran gaji tersebut tak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh sepanjang dapat dibuktikan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Berikut contoh pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa penyediaan tenaga kerja.

PT Aman Secure merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk keamanan (satpam). PT Aman Secure mendapat kontrak penyediaan tenaga kerja satpam sebanyak 20 orang dari PT Maju Sejahtera. Tenaga kerja satpam tersebut tetap merupakan pegawai PT Aman Secure.

Dalam kontrak disepakati pembayaran atas penyerahan jasa oleh PT Aman Secure dengan perincian tagihan berupa gaji untuk 20 orang satpam per bulan senilai Rp40 juta. Sementara itu, imbalan atas jasa penyediaan satpam per bulan sejumlah Rp4 juta.

Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Atas pembayaran yang dilakukan PT Maju Sejahtera kepada PT Aman Secure untuk jasa penyediaan satpam dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Maju Sejahtera setiap pembayaran per bulan sebesar 2% x Rp4 juta = Rp80.000
2. Dalam hal tidak ada bukti pendukung, seperti daftar pembayaran gaji dan kontrak kerja atau perincian tagihan di atas maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah Rp44 juta sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong PT Maju Sejahtera atas pembayaran kepada PT Aman Secure sebesar 2% x Rp44 juta = Rp880.000 (rig)