Pembayaran ke Pihak Ketiga via Penyedia Jasa Tak Masuk Hitungan PPh 23

“Dikecualikan dari pemotongan PPh jika imbalan sehubungan dengan jasa lain tersebut telah dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri,” bunyi Pasal 1 ayat (2) PMK 141/2015, dikutip pada Minggu (20/8/2023).

Untuk jasa selain jasa katering, jumlah bruto yang dimaksud adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Namun, terdapat 4 jenis pembayaran yang tidak termasuk dalam jumlah bruto tersebut. Salah satunya adalah pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait dengan jasa yang diberikan oleh penyedia jasa.

Sepanjang Dapat Dibuktikan

Untuk diperhatikan, pembayaran tersebut tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis.

Dalam hal tidak terdapat bukti, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN. Berikut contoh kasus penentuan jumlah bruto sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 23.

Ilustrasi kasus:
PT Karet Rubber mengikat kontrak dengan PT Mode Pakaian untuk pembuatan seragam kantor PT Karet Rubber berdasarkan model dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT Karet Rubber.

Dalam kontrak disepakati PT Karet Rubber akan menyediakan bahan baku utama berupa kain dan PT Mode Pakaian akan menyediakan bahan tambahan.

Imbalan yang disepakati atas kontrak itu sebesar Rp100 juta tidak termasuk biaya bahan tambahan. PT Mode Pakaian mengeluarkan biaya Rp20 juta untuk bahan tambahan yang dibayarkan kepada CV Palugada.

Pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi di atas adalah:

1. Atas pembayaran yang dilakukan PT Karet Rubber kepada PT Mode Pakaian dipotong PPh Pasal 23 atas jasa maklon oleh PT Karet Rubber sebesar 2% x Rp100 juta = Rp2 juta
2. Dalam hal tidak ada faktur pembelian kepada CV Palugada atas rincian tagihan biaya bahan tambahan maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp120 juta sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karet Rubber atas pembayaran kepada PT Mode Pakaian sebesar 2% x Rp120 juta = Rp2,4 juta (rig)