Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB
PANDUAN PAJAK PEMULA
Senin, 01 Juli 2024 | 18:12 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Fokus
Reportase

Pemda Lambat Belanja, Mayoritas APBD Masih Surplus Puluhan Persen

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemda Lambat Belanja, Mayoritas APBD Masih Surplus Puluhan Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparan APBN Kita. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti kinerja pemda yang masih lambat dalam merealisasikan belanja daerah.

Per 31 Oktober 2021, mayoritas daerah tercatat masih mengalami surplus APBD. Secara nasional, realisasi pendapatan APBN sudah mencapai 70,2% dari target. Namun, realisasi belanja daerah tercatat baru mencapai 56,4% dari target.

"Serapan belanja daerah yang lambat akan sangat memengaruhi kemampuan daerah untuk mendorong pemulihan di masing-masing daerah. Saya harap daerah mampu mengakselerasi karena ini tinggal 1 bulan terakhir," ujar Sri Mulyani, Kamis (25/11/2021).

Baca Juga: DPR Setujui Pemberian PMN kepada BUMN senilai Rp28,28 Triliun

Kementerian keuangan mencatat Banten memiliki surplus APBD yang tinggi. Selisih antara pendapatan dan belanja di provinsi tersebut mencapai 32,19%. Adapun daerah dengan selisih antara pendapatan dan belanja terendah adalah Sulawesi Tenggara, hanya sebesar 3,14%.

Tingginya surplus anggaran pun tercermin pada total dana pemerintah daerah (pemda) di bank. Per Oktober 2021, dana pemda di bank sudah mencapai Rp226,71 triliun, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu senilai Rp247,45 triliun.

Sesuai dengan pola tahunannya, mayoritas pemda baru akan membelanjakan anggaran dan menguras dana yang ditempatkan bank pada Desember. Saldo rata-rata pemda pada akhir tahun selama 3 tahun terakhir tercatat hanya senilai Rp96 triliun.

Baca Juga: Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

"Baru Desember ada pembayaran-pembayaran. Ini adalah SiLPA yang cukup ajek dan menimbulkan masalah yang perlu dipecahkan," ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, APBD seharusnya segera direalisasikan. Tingginya simpanan pemda di bank menandakan banyak transfer dari pusat ke daerah hanya mengendap di bank dan tidak terealisasi. (sap)

Baca Juga: Ongkos Produksi Naik, Malaysia Kaji Ulang Windfall Tax Kelapa Sawit

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : belanja daerah, APBD, anggaran daerah, belanja pegawai, nasional, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 01 Juli 2024 | 09:56 WIB
PER-6/PJ/2024

DJP Terbitkan Perdirjen soal Penahapan Implementasi NIK sebagai NPWP

Senin, 01 Juli 2024 | 09:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP: Aplikasi e-Bupot 21/26 dan Unifikasi Masih Layani NPWP 15 Digit

Senin, 01 Juli 2024 | 09:00 WIB
APBN 2024

Akhir Mei 2024, Posisi Utang Pemerintah Tembus Rp8.353 Triliun

Minggu, 30 Juni 2024 | 15:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

KPK Ingatkan Pelaku Usaha Pertambangan untuk Patuh Pajak

berita pilihan

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terkait e-Bupot 21/26, DJP Kirim Email Blast ke Beberapa Wajib Pajak

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:30 WIB
PROVINSI BENGKULU

Godok Aturan Teknis, Pemprov Bakal Pungut Pajak Alat Berat Mulai 2025

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:00 WIB
APBN 2024

DPR Setujui Pemberian PMN kepada BUMN senilai Rp28,28 Triliun

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:47 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:30 WIB
KABUPATEN BLORA

Pemkab Siapkan Hadiah untuk Pengusaha dan Konsumen yang Patuh Pajak

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenperin Beri Usulan Terkait Insentif Perpajakan Industri Farmasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit, Begini Penjelasan DJP

Rabu, 03 Juli 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Strategi Turunkan Harga Obat dan Alkes, Insentif Perpajakan Disiapkan

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra