Pemindahbukuan atas Pembayaran Pajak Ini Belum Bisa Dilayani via e-Pbk

"Untuk saat ini belum bisa diakomodir melalui e-Pbk. NTPN sudah terekam dan dilaporkan melalui SPT bisa diajukan permohonan pemindahbukuan secara manual ke KPP,” katanya seperti dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJP), Selasa (14/3/2023).

Saat ini, lanjut Jawal, KPP belum mendapatkan informasi lebih lanjut kapan e-Pbk dapat melayani pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan kriteria tersebut. Meski begitu, ia menegaskan bahwa layanan e-Pbk bertujuan untuk memudahkan wajib pajak.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (7) PMK 242/2014, pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN, atau bukti pemindahbukuan dapat diajukan pemindahbukuan bila belum diperhitungkan dalam SPT, STP, SKP, SPPT, surat tagihan PBB, PIB, dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan.

Untuk melakukan pemindahbukuan secara manual, wajib pajak perlu mengajukan surat permohonan pemindahbukuan secara langsung atau melalui pos ke KPP pembayaran diadministrasikan.

Apabila permohonan pemindahbukuan telah memenuhi ketentuan, DJP akan menerbitkan bukti pemindahbukuan. Bukti pemindahbukuan merupakan dasar penyesuaian atas pembayaran dan penyetoran pajak yang dilakukan wajib pajak.

Untuk diketahui, e-Pbk saat ini baru mengakomodasi pemindahbukuan pada NPWP yang sama dan atas SSP. Pemindahbukuan melalui e-Pbk dilakukan untuk semua jenis pajak dan jenis setoran kecuali setoran pajak dan sanksi administrasi dari hasil pemeriksaan, penegakan hukum, dan sengketa pajak.

Pemindahbukuan yang belum dapat dilakukan melalui e-Pbk antara lain pemindahbukuan ke NPWP lain, pemindahbukuan dari NPWP 000, pemindahbukuan atas pemindahbukuan lainnya, pemindahbukuan untuk setoran ketetapan pajak dan sanksi pajak, dan pemindahbukuan dengan jumlah pembayaran yang lebih besar dibandingkan dengan utang pajak. (rig)