Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pemkot Siap Tagih Piutang Pajak Daerah Rp 70 Miliar pada Tahun Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemkot Siap Tagih Piutang Pajak Daerah Rp 70 Miliar pada Tahun Ini

Ilustrasi.

BATAM, DDTCNews – Pemkot Batam, Kepulauan Riau menargetkan tambahan penerimaan senilai Rp70 miliar dari penagihan piutang pajak daerah pada tahun ini.

Sekretaris Bapenda Kota Batam Aidil Sahalo mengatakan piutang tersebut berasal dari semua jenis pajak daerah. Dia juga mengimbau wajib pajak segera membayarkan kewajibannya mengingat ada program pemutihan denda pajak daerah.

"Kami akan menagih utang piutang lama yang belum tertagih atau masih berada di wajib pajak untuk segera dibayarkan," katanya, dikutip pada Jumat (26/1/2024).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Aidil menuturkan piutang pajak telah menumpuk selama bertahun-tahun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun merekomendasikan penyelesaian piutang pajak daerah sebagai bagian dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Bapenda menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam untuk membantu penagihan piutang pajak daerah. Menurutnya, Kejaksaan akan memberikan bantuan, pertimbangan, pelayanan dan tindakan hukum lainnya dalam bidang pajak daerah, perdata, dan tata usaha negara.

Aidil menilai pendampingan hukum secara berkelanjutan dari kejaksaan bakal berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

"Kami ingatkan wajib pajak yang belum pajak piutang agar lebih taat pajak," ujarnya.

Bapenda, lanjut Aidil, juga terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kegiatan sosialisasi. Terlebih, terdapat ketentuan pajak daerah yang mengalami perubahan sejalan dengan pengesahan Perda 1/2024 sebagai peraturan pelaksana UU 1/2022.

Dengan pemahaman yang baik, sambungnya, kepatuhan wajib pajak akan turut meningkat. Penerapan Perda 1/2024 pun diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

"Karena ada perubahan, ada kenaikan [tarif], kami harap wajib pajak bisa paham dan taat pajak," tutur Aidil seperti dilansir gokepri.com. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kota batam, penagihan, piutang pajak, pajak, pajak daerah, KPK, pendapatan asli daerah, PAD

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama