Penerapan CRM dan Teknologi Berpeluang Wujudkan Kepatuhan Kooperatif

“Nantinya, otoritas bisa menerapkan langkah treatment berdasarkan profiling sesuai dengan data. DJP sudah mempunyai akses berbagai data, termasuk data keuangan,” ujarnya dalam 1st International & 4th National Conference on Accounting and Fraud Auditing di Auditorium Universitas Trilogi, Rabu (1/2/2023).

Dengan adanya CRM, wajib pajak dikelompokkan berdasarkan profil risiko ketidakpatuhan. Pertama, wajib pajak memutuskan untuk tidak patuh. Kedua, wajib pajak hanya patuh jika terdeteksi oleh otoritas pajak. Ketiga, wajib pajak memiliki keinginan untuk patuh. Keempat, wajib pajak selalu patuh.

Perlakuan antara kelompok wajib pajak yang memutuskan tidak patuh berbeda dengan kelompok lain. Untuk wajib pajak yang memutuskan tidak patuh, otoritas bisa menjalankan pemeriksaan atau penegakan hukum. Sementara untuk wajib pajak yang berkeinginan patuh, otoritas bisa memberi edukasi dan pelayanan.

Nantinya, sambung Denny, rekomendasi perlakuan tersebut akan muncul secara otomatis karena bantuan teknologi informasi. Artinya, analisis tidak dilakukan secara manual oleh masing-masing fiskus di kantor pajak. Simak pula ‘Mengoptimalisasi Pengawasan Kepatuhan Berbasis Risiko’.

Terlebih, hingga saat ini, otoritas masih menjalankan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP). Hal ini didukung pula dengan adanya integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Simak ‘Digitalisasi Administrasi Pajak, Bukan Hanya Urusan Teknologi’.

Denny mengatakan dengan adanya CRM dan penggunaan teknologi—termasuk artificial intelligence—akan mendukung upaya menciptakan kepatuhan kooperatif. Terlebih, CRM dapat diterapkan pada semua proses bisnis yang terdigitalisasi.

Bagi otoritas, akan tercipta integrasi serta standardisasi data, rekomendasi langkah berbasis data, serta peningkatan transparansi dan akurasi informasi. Bagi wajib pajak, ada kepastian, penurunan biaya kepatuhan, simplifikasi administrasi pajak, serta pemenuhan hak-haknya.

“Dengan cooperative compliance, ada hubungan saling percaya antara wajib pajak dan otoritas. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah pajak masih bisa dihindari dengan adanya digitalisasi, melainkan apakah masih perlu menghindari pajak?” imbuh Denny. (kaw)