Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Persoalan Utang Ramai Dibahas Saat Debat Capres, Jokowi Bilang Begini

A+
A-
1
A+
A-
1
Persoalan Utang Ramai Dibahas Saat Debat Capres, Jokowi Bilang Begini

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada acara peletakan batu pertama pembangunan kampus II Universitas Muhammadiyah Purwokerto di Kabupaten Banyumas, Jateng, Rabu (3/1/2024). ANTARA FOTO/Idhad Zakaria/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut berkomentar mengenai rasio utang pemerintah yang ramai dibahas dalam debat ketiga capres-cawapres.

Jokowi mengatakan rasio utang pemerintah masih aman karena berada di bawah 60% PDB sesuai UU 17/2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, rasio utang tersebut juga tergolong rendah ketimbang negara lain.

"Kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih masih pada kondisi baik dan amanlah, masih di bawah 40% kan," katanya, dikutip pada Selasa (9/1/2024).

Baca Juga: Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jokowi mengatakan pengelolaan utang pemerintah akan didasarkan pada UU Keuangan Negara. Beleid tersebut memberikan ruang uang utang pemerintah maksimal 60% PDB.

Di sisi lain, dia menyebut banyak negara besar memiliki rasio utang pemerintah yang di atas 60%, bahkan mencapai 260%.

Agar rasio utang tetap terjaga rendah, pemerintah pun akan terus berupaya meningkatkan PDB Indonesia setiap tahun.

Baca Juga: Ketua KPU Dipecat, Jokowi Jamin Pilkada Serentak Tetap Berjalan Lancar

"Saya kira apa yang paling penting utang itu harus dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return kepada negara sehingga negara nanti bisa membayarnya," ujarnya.

Hingga November 2023, posisi utang pemerintah mencapai Rp8.041,01 triliun atau 38,11% PDB. Rasio utang tersebut sudah menurun dibandingkan dengan akhir 2022 yang sebesar 39,7%.

Dalam debat ketiga capres-cawapres, ketiga capres banyak membahas kaitan antara utang pemerintah dan kedaulatan negara. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menilai rasio utang pemerintah saat ini tergolong tinggi karena idealnya di bawah 30% PDB.

Baca Juga: Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

Kemudian, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyatakan tidak khawatir dengan rasio utang pemerintah karena masih tergolong rendah. Adapun capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut pengelolaan utang luar negeri pemerintah harus selalu dilakukan secara hati-hati agar tidak mematikan. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : utang pemerintah, utang luar negeri, utang Indonesia, ULN, Bank Indonesia, rasio utang, pemilu 2024, debat capres, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 09 Juni 2024 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Jokowi Minta Energi Hijau di IKN Dioptimalkan, Ada Insentif Pajaknya

Minggu, 09 Juni 2024 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Anggaran Besar tapi Target Stunting Sulit Tercapai, Ini Kata Bappenas

Minggu, 09 Juni 2024 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Istana Kepresidenan Rampung Juli 2024, Jokowi Siap Berkantor di IKN

Sabtu, 08 Juni 2024 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Kepada DPR, Sri Mulyani Pastikan Rasio Utang 36,5% PDB Masih Aman

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama