Pesan Sri Mulyani Soal Pilpres: Netralitas Itu Keharusan, Itu Nilainya

"Tahun pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya preferensi apa saja lakukan pada saat Anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang-undang dan diatur oleh tata krama," kata Sri Mulyani, Kamis (25/1/2024).

Selain soal pemilu, menkeu juga mengingatkan jajarannya bahwa Indonesia tidak sendirian dalam menghadapi berbagai tantangan global. Karenanya, reformasi dan evaluasi di dalam kepabeanan dan cukai harus terus dilakukan.

DJBC, imbuh Sri Mulyani, berperan sebagai pengelola keuangan negara yang memiliki 4 tugas khusus. Keempatnya adalah trade facilitator, industrial assistance, community protector, dan revenue collector.

"Ini harus terus menerus dilakukan kalibrasi," kata Sri Mulyani.

Selanjutnya dalam kesempatan itu, Sri juga mengimbau kepada seluruh jajaran bea dan cukai untuk dapat menghidupkan kembali semangat leadership, ownership, dan ketahanan untuk dapat menghadapi situasi dunia yang begitu tidak pasti akibat dari tensi geopolitik yang menguat.

Dari sisi domestik, Sri Mulyani menyebutkan climate change, digitalisasi, dan pertumbuhan demografi Indonesia juga menjadi isu yang perlu menjadi perhatian bersama. Perjalanan Indonesia untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap dan menuju Indonesia maju, menurut menkeu, perlu diupayakan.

"Di satu sisi Indonesia jumlah populasinya naik, kita ingin menjadi negara kaya, maju. Maka nanti tugas Anda menjadi jauh lebih kompleks. Community protector-nya menjadi sangat complicated. Karena selain teknologi berubah, mobilitas dunia masyarakat bergerak sangat cepat," ungkap Menkeu.

Menkeu meminta agar seluruh jajaran DJBC dapat senantiasa meningkatkan sinergi, kolaborasi, dukungan, dan kepercayaan antarunit di lingkungan kementerian keuangan maupun dengan institusi lain, serta dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik. (sap)