PPS Berlaku 1 Januari 2022, DJP Gencarkan Sosialisasi di Bali

"Program PPS bertujuan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak yang diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum dan kemanfaatan," katanya, dikutip pada Jumat (10/12/2021).

M. Luqman menjabarkan kebijakan PPS hanya berlaku selama 6 bulan yang efektif dimulai pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Atas harta bersih yang tidak atau belum sepenuhnya diungkapkan akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) bersifat final.

Kebijakan PPS terbagi dalam dua skema ketentuan. Skema kebijakan I berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dan badan peserta program pengampunan pajak 2016. Skema kebijakan I berlaku untuk harta yang tidak atau belum sepenuhnya diungkapkan saat program tax amnesty 2016.

Ketentuan tarif skema kebijakan I terbagi menjadi tiga. Kelompok tarif PPh final tersebut antara lain sebesar 11% untuk deklarasi harta luar negeri, 8% repatriasi harta luar negeri dan dalam negeri. Lalu, tarif PPh final 6% untuk repatriasi harta yang kemudian diinvestasikan dalam SBN, hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

Skema kebijakan II berlaku hanya untuk wajib pajak orang pribadi. Skema kebijakan ini berlaku untuk perolehan harta 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahun pajak 2020. Ketentuan tarif yang berlaku pada kebijakan II yaitu 18%, 14% dan 12%.

"Setelah wajib pajak memperoleh surat keterangan, Ditjen Pajak (DJP) tidak akan menerbitkan surat ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan mulai tahun pajak 2016 sampai 2020," jelas M. Luqman.

Sementara itu, Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Bali Made Sujana mengatakan kebijakan PPS perlu dimanfaatkan untuk memperbaiki kepatuhan. Kesempatan tersebut hanya terbuka selama 6 bulan pada semester I/2022.

"DJP memiliki data lengkap. Wajib pajak mesti memanfaatkan program pengungkapan sukarela secara maksimal," tuturnya seperti dilansir bisnisbali.com. (rig)