Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Produktivitas Jeblok, Indonesia Makin Bergantung pada Beras Impor

A+
A-
0
A+
A-
0
Produktivitas Jeblok, Indonesia Makin Bergantung pada Beras Impor

Pekerja menunjukkan beras untuk dikemas di Pasar Baru, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (7/9/2023). ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia kian bergantung pada impor dari negara mitra dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi beras oleh rumah tangga.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pada Januari hingga Juli 2023 saja, Indonesia tercatat telah mengimpor beras konsumsi (semi-milled or wholly milled rice) sebanyak 1,16 juta ton, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mayoritas beras diimpor dari Thailand dan Vietnam.

Pada saat yang bersamaan, surplus produksi padi nasional makin mengecil setiap tahunnya. "Oleh sebab itu, perlu strategi jangka menengah dan panjang untuk meningkatkan kapasitas produksi beras nasional," ujar Amalia, Senin (11/9/2023).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Produksi beras nasional tercatat turun dari 33,94 juta pada 2018 menjadi 31,54 juta ton 2022. Sebaliknya, konsumsi tercatat naik dari 29,57 juta ton pada 2018 menjadi 30,2 juta ton pada 2022. Akibat tren ini, surplus produksi beras tercatat turun dari 4,37 juta ton pada 2018 menjadi 1,34 juta ton pada 2022.

Menurut Amalia, turunnya produksi disebabkan oleh penurunan luas panen dan lambatnya peningkatan produktivitas padi. "Ini [produktivitas] perlu terus dipacu di tengah tantangan konversi lahan sawah ke penggunaan nonpertanian," ujar Amalia.

Adapun konsumsi beras per kapita sesungguhnya tercatat terus menurun dari tahun ke tahun. Namun, volume konsumsi beras secara nasional masih cenderung tinggi.

Baca Juga: Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional, Amalia mengatakan pemerintah perlu mendorong diversifikasi pangan secara bertahap dalam rangka mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras.

Untuk diketahui, harga beras di Indonesia tercatat mulai melonjak sejak Agustus 2023 seiring dengan penurunan panen dari daerah-daerah produsen. Secara year to date, inflasi hingga Agustus 2023 tercatat sudah mencapai 1,43%. Beras tercatat memberikan andil sebesar 0,25%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan komoditas-komoditas lainnya. (sap)

Baca Juga: Percepat Penurunan Kemiskinan, Pemerintah Jamin Pengendalian Inflasi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pangan, beras, padi, panen, kekeringan, inflasi, Bulog

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 03 Juni 2024 | 12:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Setelah Lebaran, BPS Catat Inflasi Turun Jadi 2,84 Persen

Senin, 03 Juni 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Ingin Lanjutkan Penyaluran Bantuan Beras Hingga Desember

Sabtu, 01 Juni 2024 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hadapi Risiko Inflasi, Pemda Perlu Antisipasi Ketersediaan Komoditas

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama