Rekap Aturan Pajak Natura di Perpajakan DDTC, Cek Di Sini

Ini berarti, semua pembayaran atau imbalan terkait dengan pekerjaan, seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan yang diberikan oleh pemberi kerja, termasuk objek pajak penghasilan.

Dalam konteks tersebut, imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan juga dianggap sebagai penghasilan yang wajib dikenakan pajak.

Penerapan perlakuan pajak atas natura ini didasarkan pada asas keseimbangan (equality). Asas ini mengedepankan kesetaraan perlakuan antara imbalan yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dengan imbalan yang diterima dalam bentuk uang.

Pada dasarnya, penghasilan dalam bentuk uang ataupun natura dan/atau kenikmatan memberikan tambahan kemampuan ekonomis bagi penerima.

Dengan menyamakan perlakuan pajak, keadilan dalam pemungutan pajak diharapkan dapat terwujud dan upaya penghindaran pajak dapat diminimalisasi.

Perubahan signifikan dalam perlakuan pajak natura dan/atau kenikmatan diterapkan melalui peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan.

Baru-baru ini, PMK 66/2023 diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan perlakuan pajak penghasilan terkait dengan penggantian atau imbalan, baik dalam bentuk uang maupun natura dan/atau kenikmatan, serta untuk mencegah penggerusan basis pajak.

Seiring dengan berlakunya PMK 66/2023, PMK 167/2018 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Untuk memperoleh informasi lengkap mengenai peraturan yang mengatur perihal pengenaan pajak atas natura, Perpajakan ID telah menyusun rekapan peraturan perlakuan pajak atas natura dan/atau kenikmatan.

Akses Rekap Aturan Perlakuan Pajak atas Natura di Perpajakan ID sekarang juga! Dengan mengakses informasi ini, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai perlakuan pajak atas natura.

Sekadar informasi, Rekap Aturan merupakan salah satu kanal panduan pajak Perpajakan ID yang membantu wajib pajak dalam memahami daftar landasan hukum pajak dan ulasan singkat untuk suatu topik tertentu yang disusun rapi dan mudah dibaca.

Hingga 7 Juli 2023, Perpajakan ID telah menyediakan sebanyak 46 dokumen Rekap Aturan yang dapat diakses pengguna. Berikut contoh Rekap Aturan lain di Perpajakan ID:

• Rekap Aturan Pajak Pertambahan Nilai Besaran Tertentu
• Rekap Aturan untuk Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah
• Rekap Aturan atas Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu
• Rekap Aturan Perlakuan Pajak atas Hewan Ternak untuk Kurban
• Rekap Aturan Restitusi PPN

Setiap dokumen dalam kanal Rekap Aturan juga dilengkapi dengan fitur Search Box sehingga Anda bisa langsung menemukan istilah atau kata tertentu dalam dokumen.

Dengan adanya Rekap Aturan, para stakeholder bisa memperoleh daftar landasan hukum pajak dan ulasan singkat untuk topik-topik tertentu secara mudah. Segera kunjungi kanal Rekap Aturan Perpajakan ID selengkapnya di sini. (rig)