Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Restoran Tak Jujur, BPK Temukan Kurang Bayar Pajak Rp 1,4 Miliar

A+
A-
1
A+
A-
1
Restoran Tak Jujur, BPK Temukan Kurang Bayar Pajak Rp 1,4 Miliar

Ilustrasi.

BATAM, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepulauan Riau menemukan terdapat pajak restoran senilai Rp1,41 miliar yang belum dipungut oleh Pemkot Batam.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam Aidil mengatakan temuan mengenai kurang bayar pajak restoran tersebut muncul seusai BPK melakukan uji petik terhadap wajib pajak di Kota Batam.

"BPK merasa ada kejanggalan. Mereka pun lakukan uji petik dan didapati hasilnya ada wajib pajak yang tidak jujur dalam melaporkan hasil pendapatan dan pajak mereka," katanya, dikutip pada Minggu (21/5/2023).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Dengan adanya temuan ini, lanjut Aidil, wajib pajak sudah diminta untuk mengangsur kekurangan pembayaran pajak restoran yang dimaksud.

"Ini potensi yang belum ditagih dan sudah ada yang mencicil kewajiban mereka ini," ujarnya.

Menurut Aidil, kekurangan pembayaran tersebut timbul mengingat pajak restoran merupakan pajak yang dihitung sendiri oleh pihak restoran.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

"Ini karena mereka tidak benar menghitung nilai pajaknya karena sifat pajak restoran kan self assessment. Ketahuannya setelah BPK menemukan ketidakwajaran di mesin kasir atau alat transaksi," tuturnya seperti dilansir metro.batampos.co.id.

Guna menindaklanjuti temuan ini, lanjut Aidil, pemkot akan memasang 200 unit tapping box baru di lokasi usaha wajib pajak restoran.

Menurutnya, jumlah potensi pajak restoran di Kota Batam terus bertambah seiring dengan jumlah wajib pajak yang meningkat. Saat ini, terdapat 1.000 wajib pajak restoran. Namun, jumlah tersebut masih belum sebanding dengan jumlah tapping box yang terpasang.

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

"Iya, ini harus diakui. Namun, kami tetap berupaya agar hal ini bisa optimal. Temuan BPK ini tentu menjadi catatan bagi kami dalam meningkatkan kinerja dalam optimalisasi capaian pajak daerah," kata Aidil. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kota batam, pajak restoran, pajak, pajak daerah, BPK, kurang bayar

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama