Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB
PANDUAN PAJAK PEMULA
Senin, 01 Juli 2024 | 18:12 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Fokus
Reportase

Rilis Hasil Penelitian Pajak UMKM Sektor Digital, DDTC Gelar Webinar

A+
A-
9
A+
A-
9
Rilis Hasil Penelitian Pajak UMKM Sektor Digital, DDTC Gelar Webinar

JAKARTA, DDTCNews – Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan strategis terhadap pembangunan nasional.

Dari data yang ada, jumlah pelaku UMKM mencapai 99,9% dari total pengusaha di Indonesia. Selain itu, sebanyak 97,3% tenaga kerja mampu diserap UMKM. Kemudian, 60,4% dari total investasi mampu dihimpun sektor ini. Aktivitas UMKM juga terus bertambah.

Adanya perkembangan e-commerce di Indonesia juga turut meningkatkan potensi pertumbuhan aktivitas UMKM secara signifikan. Berdasarkan pada data Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA), sebanyak 19 juta pelaku UMKM telah masuk dalam ekosistem digital.

Baca Juga: Tarif 9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Dipungut Pemkab Cilacap

Sayangnya, kontribusi pemenuhan kewajiban pajak pelaku UMKM justru cenderung rendah. Pasalnya, jumlah wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar dalam sistem serta penerimaan pajak dari UMKM masih jauh dari kondisi seharusnya.

Berdasarkan pada data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 2020, jumlah wajib pajak UMKM hanya berkisar 2,31 juta dari total 64,2 juta UMKM di Indonesia. Sesuai dengan laporan World Bank (2021), tingkat kepatuhan UMKM juga cenderung masih rendah karena hanya sekitar 15%. Tentunya tingkat kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi berbagai faktor.

DDTC Fiscal Research & Advisory (DDTC FRA) telah melakukan penelitian dengan memotret persepsi dan mengidentifikasi kebutuhan pelaku UMKM terkait dengan pelaksanaan kewajiban pajak.

Baca Juga: Terkait e-Bupot 21/26, DJP Kirim Email Blast ke Beberapa Wajib Pajak

Hasil penelitian tersebut disusun dalam bentuk Policy Note bertajuk Tinjauan dan Rekomendasi Kebijakan atas Pelaksanaan Kewajiban Pajak UMKM dalam Ekosistem Digital: Perspektif dan Suara dari Pelaku UMKM. Adapun policy note tersebut akan diluncurkan bersamaan dengan webinar.

Webinar bertajuk Optimalisasi Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM di Sektor Digital: Tantangan, Peluang, dan Rekomendasi akan diselenggarakan pada Kamis, 10 November 2022 pukul 13.00 – 14.00 WIB melalui Zoom.

Topik yang akan dibahas antara lain:

Baca Juga: Godok Aturan Teknis, Pemprov Bakal Pungut Pajak Alat Berat Mulai 2025
  • tantangan dalam pelaksanaan kewajiban pajak UMKM;
  • faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM;
  • pola tingkah laku dan proses pengambilan keputusan UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya terutama dalam konteks ekosistem digital; serta
  • catatan terhadap agenda pajak atas ekosistem digital ke depan.

Partner of DDTC Fiscal Research & Advisory B. Bawono Kristiaji akan mengisi sesi opening remarks dan closing remarks dalam webinar ini. Bawono adalah praktisi berpengalaman di bidang keuangan publik, kebijakan pajak, dan transfer pricing. Beliau juga aktif sebagai pembicara dan narasumber dalam berbagai acara dan diskusi perpajakan.

Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Researcher of DDTC Fiscal Research & Advisory Lenida Ayumi. Dia adalah periset berpengalaman di bidang kebijakan fiskal, administrasi perpajakan, keuangan publik, dan desentralisasi fiskal. Ayumi juga merupakan koordinator dari artikel-artikel perpajakan untuk DDTCNews dan salah satu anggota tim editorial dari Indonesia Taxation Quarterly Report (ITQR).

Webinar ini turut menghadirkan penanggap dari berbagai pihak yang merupakan stakeholder utama dalam isu pajak atas pelaku UMKM di ekosistem digital. Mereka adalah Ketua Komunitas UMKM Naik Kelas Raden Tedy, Head of Public Policy and Government Relations idEA Rofi Uddarojat, dan Kepala Tax Center Universitas Gunadarma Beny Susanti.

Baca Juga: Pemkab Siapkan Hadiah untuk Pengusaha dan Konsumen yang Patuh Pajak

Penyajian materi dalam webinar kali ini akan dilakukan secara berbeda, yaitu menggunakan attractive live dari Studio DDTC Academy. Tujuannya agar materi yang disampaikan dapat lebih menarik, efisien, serta efektif.

Tertarik untuk mengikuti acara ini? Segera daftarkan diri Anda melalui tautan berikut https://bit.ly/WebinarUMKMDDTC.

Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Hotline DDTC FRA (+62)811-1887-81/ [email protected] (Hera) atau melalui media sosial DDTC Instagram (@ddtcindonesia), Facebook (DDTC Indonesia), dan Twitter (@DDTCIndonesia). (kaw)

Baca Juga: Ongkos Produksi Naik, Malaysia Kaji Ulang Windfall Tax Kelapa Sawit

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : agenda pajak, agenda, pajak, UMKM, pajak UMKM, kepatuhan pajak, DDTC, DDTC FRA, policy note

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB
PANDUAN PAJAK PEMULA

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Perlu Diketahui Pemula

Selasa, 02 Juli 2024 | 14:51 WIB
PER-6/PJ/2024

Contoh Format Penyesuaian Keputusan, Formulir, dan Dokumen Pajak

Selasa, 02 Juli 2024 | 14:30 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Pengajuan Fasilitas Perpajakan IKN Butuh Lebih Sedikit Dokumen Syarat

Selasa, 02 Juli 2024 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pihak-Pihak yang Wajib Memberikan Data dan Informasi Perpajakan

berita pilihan

Rabu, 03 Juli 2024 | 15:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Tarif 9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Dipungut Pemkab Cilacap

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terkait e-Bupot 21/26, DJP Kirim Email Blast ke Beberapa Wajib Pajak

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:30 WIB
PROVINSI BENGKULU

Godok Aturan Teknis, Pemprov Bakal Pungut Pajak Alat Berat Mulai 2025

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:00 WIB
APBN 2024

DPR Setujui Pemberian PMN kepada BUMN senilai Rp28,28 Triliun

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:47 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:30 WIB
KABUPATEN BLORA

Pemkab Siapkan Hadiah untuk Pengusaha dan Konsumen yang Patuh Pajak

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenperin Beri Usulan Terkait Insentif Perpajakan Industri Farmasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit, Begini Penjelasan DJP

Rabu, 03 Juli 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Strategi Turunkan Harga Obat dan Alkes, Insentif Perpajakan Disiapkan