Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Sebut 28 Negara Antre Jadi Pasien IMF, Jokowi: Hati-Hati dan Waspada

A+
A-
0
A+
A-
0
Sebut 28 Negara Antre Jadi Pasien IMF, Jokowi: Hati-Hati dan Waspada

Presiden Jokowi. (foto: BPMI)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkit ketidakpastian global akibat tensi geopolitik yang tinggi. Kondisi ini dihadapi nyaris seluruh negara di dunia dan menghadirkan ancaman baru berupa resesi dan risiko lonjakan inflasi.

Buntut dari berbagai faktor risiko tersebut, Jokowi mengaku mendapat kabar terbaru bahwa sudah ada 28 negara yang kini menyodorkan proposal bantuan keuangan kepada Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

"Pagi tadi saya mendapatkan informasi dari pertemuan di Washington DC, 28 negara sudah antre di markasnya IMF, menjadi pasien. Ini yang sekali lagi kita tetap harus menjaga optimisme tapi yang lebih penting hati-hati dan waspada, eling lan waspodo," kata Jokowi, Selasa (11/10/2022).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jokowi melanjutkan, situasi ekonomi global memang sedang sulit diprediksi alias penuh dengan ketidakpastian dengan volatilitas yang tinggi. Kombinasi antara konfrontasi geopolitik yang berlanjut serta perubahan iklim yang membuat frekuensi bencana alam makin tinggi membuat ketidakpastian ekonomi turut meningkat.

"Dengan situasi saat ini, negara manapun dapat terlempar dengan cepat keluar jalur apabila tidak hati-hati dan waspada. Baik dalam pengelolaan moneter atau fiskal," kata Jokowi.

Kendati dibayari serba-ketidakpastian, Jokowi masih optimistis Indonesia tidak terbawa ke dalam keterpurukan. Dasar argumennya, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II/2022 sebesar 5,44% yang dinilai cukup tinggi serta tingkat inflasi yang masih terjaga.

Baca Juga: Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

"Inflasi juga masih terkendali setelah kenaikan BBM, kita masih di angka di bawah 6%, yakni 5,9%. Ini juga tetap harus kita syukuri," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan baik pemerintah pusat maupun daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks harga konsumen pada September 2022 mengalami inflasi sebesar 1,17%, dengan tingkat inflasi tahun kalender sebesar 4,84% dan tingkat inflasi tahun ke tahun 5,95%.

Baca Juga: Ketua KPU Dipecat, Jokowi Jamin Pilkada Serentak Tetap Berjalan Lancar

Inflasi tersebut disebabkan kenaikan harga bensin, tarif angkutan dalam kota, beras, solar, tarif angkutan antarkota, tarif kendaraan online, dan bahan bakar rumah tangga. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : resesi, inflasi, perang, Jokowi, ekonomi global, IMF

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:35 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pesan Jokowi ke Rakyat: Jangan Judi, Mending Uangnya Buat Modal Usaha

Kamis, 13 Juni 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jelang Hari Raya Iduladha, Bapanas Jamin Harga Pangan Stabil

Rabu, 12 Juni 2024 | 16:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Meski Sulit Dicapai, Jokowi Tetap Targetkan Stunting Turun ke 14%

Minggu, 09 Juni 2024 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Jokowi Minta Energi Hijau di IKN Dioptimalkan, Ada Insentif Pajaknya

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama