Setop Ekspor Timah Mentah, Jokowi: Bisa Mulai Tahun Ini atau 2023

"Kami belum [selesai] berhitung kapan ekspor bahan mentah timah disetop. Kami baru menghitung semuanya. [Harapannya] nanti semuanya berjalan dengan baik tidak ada yang dirugikan," katanya, Kamis (20/10/2022).

Jokowi menjelaskan faktor yang diperhitungkan pemerintah sebelum melarang ekspor timah mentah di antaranya terkait dengan kesiapan pabrik pengolahan dan pemurnian bijih tambang (smelter), baik yang dimiliki oleh BUMN maupun yang milik swasta.

"Setop tahun depan atau setop tahun ini, bisa terjadi. Saya kira kesiapan-kesiapan dari smelter baik milik BUMN maupun milik swasta harus kami kalkulasi semuanya," tuturnya.

Sebagai informasi, komoditas yang pertama kali diterapkan pelarangan ekspor guna mendukung hilirisasi ialah nikel. Menurut Jokowi, pelarangan ekspor dan hilirisasi nikel telah meningkatkan kinerja ekspor besi baja hingga 18 kali lipat.

Pemerintah mencatat nilai ekspor besi baja pada 2014 hanya mencapai Rp16 triliun. Dengan adanya pelarangan ekspor nikel mentah dan hilirisasi, nilai ekspor besi baja mengalami kenaikan sampai dengan Rp306 triliun.

Pertumbuhan ekonomi di daerah juga meningkat signifikan berkat pelarangan ekspor dan hilirisasi. Jokowi mengeklaim pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara mampu mencapai 27% berkat pelarangan ekspor nikel mentah dan smelter di provinsi tersebut.

"Bisa angka 27% ini dari mana? Saya awalnya tidak percaya. Setelah saya cek, dulu ekspornya nikel hanya mentahan, sekarang sudah ada industri smelter di sana. Inilah kenapa berkali-kali saya sampaikan hilirisasi. Ya, karena itu," ujar presiden pada September. (rig)