Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB
PANDUAN PAJAK PEMULA
Senin, 01 Juli 2024 | 18:12 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Fokus
Reportase

Simak di Sini, Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Berbagai Negara

A+
A-
10
A+
A-
10
Simak di Sini, Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Berbagai Negara

Ilustrasi.

WAJIB pajak orang pribadi memiliki peran besar dalam menyokong penerimaan pajak. Sistem administrasi perpajakan yang kuat diperlukan agar otoritas pajak dapat mengelola wajib pajak yang sudah terdaftar dan mengidentifikasi wajib pajak yang belum terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan.

Berdasarkan laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), tercatat wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif bisa mencapai 98,7% dari total populasi atau hanya 2,1% dari total populasi.

Persentase wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif terhadap jumlah populasi tercatat lebih tinggi di negara-negara yang sistem pajaknya tidak murni hanya digunakan untuk kepentingan administrasi perpajakan.

Bila sistem administrasi perpajakan juga digunakan untuk mengadministrasikan kebijakan lain seperti penyaluran bantuan sosial, persentase wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan cenderung lebih tinggi.

Di negara-negara maju, sebagian besar masyarakatnya sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan aktif menunaikan kewajiban perpajakannya masing-masing. Implikasinya, kontribusi PPh orang pribadi (personal income tax) terhadap total penerimaan juga cenderung besar.

Sebagai contoh, pada 2019 di yurisdiksi anggota OECD tercatat kontribusi PPh orang pribadi terhadap total penerimaan pajak secara rata-rata mencapai 23,5%. Di Asia, secara rata-rata tercatat kontribusi PPh orang pribadi hanya sebesar 17%. Adapun di Afrika dan Amerika Latin tercatat kontribusi PPh orang pribadi terhadap total penerimaan pajak masing-masing hanya sebesar 17,5% dan 9,1%.

Jumlah WP OP Terdaftar yang Terdaftar dan Aktif Pada 2019 (% dari populasi)


sumber: Tax Administration 2021: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Merujuk pada Laporan Tahunan DJP 2020 tercatat jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar mencapai 42,3 juta wajib pajak.

Adapun berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia per 2020 tercatat mencapai 270,2 juta jiwa. Dengan demikian, baru kurang lebih sekitar 15,6% penduduk Indonesia yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi.

Dari 42,3 juta wajib pajak orang pribadi yang terdaftar tersebut, pada 2020 tercatat hanya 17,52 juta yang merupakan wajib pajak wajib SPT. Adapun jumlah wajib pajak orang pribadi yang akhirnya menyampaikan SPT Tahunan pada 2020 sebanyak 13,86 juta.

Dengan demikian, hanya 5,1% penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi dan menyampaikan SPT Tahunan kepada otoritas pajak pada tahun 2020. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : narasi data, statistik pajak, rasio pajak, tax ratio, statistik, data pajak, wajib pajak orang pribadi, wajib pajak, OECD

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 18 Juni 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Bagaimana Pembetulan SPT Tahun Pajak Sebelumnya?

Selasa, 18 Juni 2024 | 15:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Rahasia Jabatan Terkait Data Wajib Pajak

Selasa, 18 Juni 2024 | 14:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pemadanan NIK-NPWP Masih Bisa Dilakukan Meski Status WP Tidak Aktif

Selasa, 18 Juni 2024 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Alasan di Balik DPR Minta Pemerintah Evaluasi Belanja Perpajakan

berita pilihan

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:30 WIB
KABUPATEN BLORA

Pemkab Siapkan Hadiah untuk Pengusaha dan Konsumen yang Patuh Pajak

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenperin Beri Usulan Terkait Insentif Perpajakan Industri Farmasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit, Begini Penjelasan DJP

Rabu, 03 Juli 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Strategi Turunkan Harga Obat dan Alkes, Insentif Perpajakan Disiapkan

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Kejar Target Penerimaan Pajak, Kemenkeu Optimalisasi Proses Restitusi

Selasa, 02 Juli 2024 | 19:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, TAM Disebut Punya 4 Manfaat Ini bagi Wajib Pajak

Selasa, 02 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PKP Lupa Passphrase Sertifikat Elektronik e-Faktur, Ini Solusinya

Selasa, 02 Juli 2024 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Semester I/2024, Pemprov DKI Jakarta Kumpulkan Pajak Rp16,8 Triliun