Sisir Lapangan, Petugas Pajak Temukan Bisnis Futsal Tunggak PPN KMS

"Kewajiban yang perlu dipenuhi pemilik usaha futsal adalah membayarkan perpajakan terkait KMS," kata petugas KP2KP Malinau Meilano Dwi Ardiyanto dilansir pajak.go.id, Senin (28/8/2023).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan petugas dengan pemilik usaha, lapangan futsal yang dibangun di belakang sebuah kafe tersebut memiliki luas 1.210 meter persegi. Estimasi anggaran yang dihabiskan pemilik usaha untuk membangunan bangunan lapangan futsal adalah sekitar Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar.

"Nantinya, akan ada 2 lapangan dan akan disewakan seharga Rp200 ribu per jam," kata pemilik bangunan.

Sebagai tindak lanjut KDPL kali ini, tim KP2KP Malinau meneruskan ke account representative di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk dipantau dan digali potensi-potensi perpajakan yang ada.

Mekanisme Penyetoran PPN KMS

Merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 61/2022, KMS adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

"KMS ... dapat dilakukan secara sekaligus dalam suatu waktu tertentu atau bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan membangun tersebut tidak lebih dari 2 tahun," bunyi Pasal 2 ayat (5) PMK 61/2022.

Perlu dicatat, hanya pembangunan dengan luas bangunan sebesar 200 meter persegi atau lebih yang terutang PPN KMS. Bila luas bangunan tidak mencapai 200 meter persegi, kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kriteria KMS.

Bila melakukan KMS, orang pribadi atau badan yang melakukan KMS harus membayar PPN KMS sebesar 20% dari tarif PPN yang berlaku umum. Dengan demikian, tarif efektif PPN KMS adalah sebesar 2,2%.

Ketika tarif umum PPN naik menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025, tarif PPN KMS bakal naik menjadi 2,4%.

Dasar pengenaan dari PPN KMS adalah biaya yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak hingga pembangunan selesai. Biaya perolehan tanah tidak bukan dasar pengenaan PPN KMS.

PPN KMS harus dihitung, dipungut, dan disetor sendiri oleh orang pribadi atau badan yang melakukan KMS. Penyetoran pajak dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. (sap)