Soal Laporan Keuangan dan Kewajiban Pajak, UMKM Diimbau Manfaatkan Ini

"Antara Lamikro dan SAK EMKM ini untuk laporan perpajakannya semua adalah satu rangkaian bagaimana teman-teman nanti sebagai UMKM tidak terjerat sanksi," ujarnya dalam webinar bertajuk Aspek Perpajakan dan Akuntansi Serta Pemanfaatan Teknologi Digital bagi UMKM, Kamis (15/4/2021).

Pontas mengatakan dengan menggunakan SAK EMKM dan aplikasi Lamikro maka penghitungan dan pelaporan pajak wajib pajak UMKM akan menjadi makin akurat. Dengan demikian, wajib pajak UMKM terbebas dari risiko terkena sanksi dari DJP.

"Dari sisi waktu dan pelaporan Anda makin akurat. Dengan demikian, berapa rupiah pun yang Anda setorkan ke pajak menjadi bagian Anda sendiri dalam menikmati pembangunan," ujar Pontas.

SAK EMKM merupakan standar yang disusun IAI guna memudahkan UMKM dalam penyusunan laporan keuangan. SAK EMKM dibuat lebih sederhana dibandingkan dengan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP).

Adapun Lamikro merupakan aplikasi pelaporan keuangan yang dibuat Kementerian Koperasi dan UKM sejalan dengan SAK EMKM yang telah disusun IAI.

Sementara skema PPh final UMKM adalah ketentuan pajak yang dirancang untuk memudahkan UMKM. Wajib pajak dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar dapat memanfaatkan fasilitas ini. Tarif PPh final UMKM yang dikenakan sebesar 0,5% terhadap peredaran usaha UMKM dalam 1 tahun pajak. (kaw)