Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Soal Pajak Karbon Uni Eropa, AS: Terlalu Dini untuk Mendiskusikannya

A+
A-
2
A+
A-
2
Soal Pajak Karbon Uni Eropa, AS: Terlalu Dini untuk Mendiskusikannya

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Amerika Serikat (AS) belum berencana menerapkan carbon border tax. Skema kebijakan ini diinisiasi Uni Eropa.

US Special Presidential Envoy for Climate John Kerry mengatakan pemberlakuan carbon border tax atau carbon border adjustment mechanism (CBAM) berpotensi mengganggu upaya multilateral AS dalam mendorong negara lain untuk menerapkan kebijakan yang berorientasi lingkungan.

"Saat ini masih terlalu dini untuk mendiskusikan apakah sekarang waktu yang tepat untuk menerapkan kebijakan secara unilateral dan memberlakukan CBAM," ujar Kerry, dikutip pada Rabu (28/7/2021).

Baca Juga: Kanada Berlakukan Pajak Digital, AS Siapkan Retaliasi

Rencananya, carbon border tax ini akan mulai dikenakan pada 2026. Pada 2023 hingga 2025, importir rencananya akan diminta melaporkan emission footprint dari produk yang diimpor. Pada 2026, carbon border tax akan dikenakan dan diperluas cakupannya ke komoditas-komoditas impor lainnya.

Adapun beberapa jenis barang impor yang rencananya akan dikenai carbon border tax pada 2026, antara lain besi, alumunium, semen, dan pupuk. Tidak hanya bertujuan untuk mencapai target pengurangan output emisi karbon, carbon border tax juga diberlakukan agar melindungi industri domestik Eropa dari kompetitor luar Eropa.

Terlepas dari hal tersebut, Kerry mengatakan Presiden AS Joe Biden telah memerintahkan kepadanya untuk mengevaluasi segala konsekuensi yang berpotensi timbul bila Uni Eropa benar-benar menerapkan carbon border tax.

Baca Juga: Respons Perkembangan Teknologi AI, IMF Rekomendasikan Kebijakan Pajak

"Dengan memperhatikan perkembangan carbon border tax di Uni Eropa, kita dapat melihat aspek-aspek yang mungkin serta yang tidak mungkin kita terapkan,” ujar Kerry, seperti dilansir time.com.

Meski belum diterapkan, sudah terdapat negara yang menentang rencana Uni Eropa tersebut, salah satunya adalah China. Adapun China memandang carbon border tax sebagai unilateral yang berpotensi mengganggu iklim perdagangan internasional.

Carbon border tax dipandang bertentangan dengan ketentuan WTO. Skema kebijakan itu juga tidak tidak konsisten dengan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Paris Agreement. Simak ‘China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax’. (kaw)

Baca Juga: Uni Eropa Kenakan Bea Masuk Imbalan 38,1% Atas Mobil Listrik China

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Amerika Serikat, Uni Eropa, carbon border tax, Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 17 Maret 2024 | 12:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Agar Lapor SPT Cepat dan Mudah, IRS Uji Coba Aplikasi Pajak Terbaru

Kamis, 14 Maret 2024 | 15:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Presiden AS Kembali Usulkan Kenaikan Tarif PPh Badan Jadi 28 Persen

Selasa, 12 Maret 2024 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Biden Usulkan Orang-Orang Kaya di AS Dikenai Pajak Minimum 25 Persen

Rabu, 06 Maret 2024 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Berkomitmen Dukung Pembangunan Infrastruktur Berkualitas di IKN

berita pilihan

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:30 WIB
UU KUP

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak, PKP dan Pemotong Sesuai UU KUP

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Selasa Besok, KY Gelar Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung Pajak

Minggu, 07 Juli 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:00 WIB
KABUPATEN JEMBER

Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pelaku Usaha Kesehatan Perlu Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penggunaan Layanan Pajak dengan NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Blokir Rekening Milik 157 WP

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:30 WIB
AUSTRALIA

Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Anggota DPR Usulkan Perguruan Tinggi Swasta Bebas Pungutan PBB