Sri Mulyani Janji Kooperatif untuk Lanjutkan 'Bersih-Bersih' Kemenkeu

"Kita juga sampaikan di situ ada yang dilakukan eksaminasi, ada yang memang kalau kasusnya memang terbukti maka dilakukan hukuman disiplin. Ada yang sudah dicopot atau dikeluarkan. Itu semuanya ada statusnya," kata Sri Mulyani usai mendampingi Presiden Jokowi saat berkunjung ke KPP Pratama Surakarta, dikutip pada Jumat (10/3/2023).

Dari ratusan laporan yang disampaikan PPATK, imbuh Sri Mulyani, masih ada 70 laporan yang memerlukan keterangan dan klarifikasi tambahan dari Kemenkeu. Kendati begitu, Sri Mulyani mengaku tidak mengetahui detail nilai transaksi mencurigakan yang tertuang dalam laporan PPATK tersebut.

Pernyataan Sri Mulyani di atas merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyebutkan adanya transaksi mencurigakan senilai ratusan triliun rupiah yang melibatkan oknum di internal Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani mengaku tidak menemukan nominal angka yang disampaikan oleh Mahfud MD seperti yang dikutip media nasional akhir-akhir ini. Namun demikian, menkeu mengaku siap bekerja sama dengan Kemenko Polhukam untuk mengusut tuntas adanya dugaan transaksi mencurigakan yang melibatkan pihak di internal Kemenkeu.

"Saya janji nanti akan ketemu sama Pak Mahfud sama Pak Ivan (Yustiavandana, Kepala PPATK) untuk bisa meng-clear-kan sebetulnya ini masalahnya apa, di mana, siapa, dan saya berjanji akan sama Pak Mahfud, ayo Pak aku dibantuin. Kita mau bersihin [Kemenkeu], kita bersihin," kata Sri Mulyani.

Belakangan ini Sri Mulyani memang tengah gencar berupaya untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat kepada instansi Kementerian Keuangan.

Kemenkeu, ujar Sri Mulyani, telah menerima masukan untuk melakukan perbaikan dari aspek nilai, filosofi, sampai dengan ketentuan spesifik mengenai perbaikan aturan yang memberikan kewenangan diskresi sehingga tidak disalahgunakan menjadi korupsi.

Perbaikan, ujarnya, juga perlu difokuskan pada penanganan potensi suap, penguatan pengawasan pegawai, serta deteksi dini risiko dan fraud. Dalam hal ini, langkah yang harus dilakukan yakni menganalisis laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). (sap)