Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:00 WIB
LITERATUR PAJAK
Kamis, 27 Juni 2024 | 18:55 WIB
TIPS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Rabu, 12 Juni 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 12 JUNI 2024-18 JUNI 2024
Rabu, 05 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 5 JUNI 2024 - 11 JUNI 2024
Fokus
Reportase
ABS

 
Sabtu, 22 Juni 2024 | 09:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Penerapan ABS akan mendorong wajib bayar yang memiliki piutang segera melaksanakan kewajibannya.
Minggu, 16 Juni 2024 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Bereskan Piutang, Kemenkeu Tawarkan Mekanisme Automatic Blocking System ke Instansi Lain
Senin, 10 Juni 2024 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Penguatan basis perpajakan dilakukan, antara lain, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
Sabtu, 08 Juni 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
ABS merupakan langkah terakhir yang akan dilakukan terhadap wajib bayar yang tidak memiliki itikad baik dalam penyelesaian kewajiban piutang PNBP.
Selasa, 14 Mei 2024 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Melalui PMK 61/2023, dibuka ruang bagi pemerintah untuk membatasi atau memblokir pemberian layanan publik terhadap penunggak pajak.
Rabu, 08 Mei 2024 | 18:30 WIB
KAMUS PENERIMAAN NEGARA
Automatic Blocking System (ABS) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penagihan piutang penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Selasa, 12 Maret 2024 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Ketentuan yang bakal direvisi adalah Perdirjen PER-24/PJ/2024.
Kamis, 07 Maret 2024 | 08:58 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
DJP: pertama kali dalam sejarah perpajakan Indonesia, perkara tindak pidana di bidang perpajakan in absentia (tanpa kehadiran terdakwa) dijatuhi vonis hakim.
Rabu, 06 Maret 2024 | 09:39 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
Menjadi yang pertama di Indonesia.
Jum'at, 27 Oktober 2023 | 18:08 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
Ditjen Pajak mengatakan tersangka mangkir dari panggilan penyidik tanpa alasan yang patut dan wajar.
1 2 >