Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB
PANDUAN PAJAK PEMULA
Senin, 01 Juli 2024 | 18:12 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Fokus
Reportase
KEM-PPKF

 
Rabu, 26 Juni 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Pemerintah akan melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi dalam rangka memperluas basis pajak pada 2025.
Senin, 17 Juni 2024 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Pemutakhiran data penerima bansos diperlukan untuk meningkatkan kualitas penganggaran pada kementerian dan lembaga (K/L).
Sabtu, 15 Juni 2024 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kewajiban untuk menyelaraskan kebijakan fiskal pusat dan daerah telah diatur dalam PP 1/2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
Sabtu, 15 Juni 2024 | 09:00 WIB
RAPBN 2025
Bappenas mengusulkan defisit anggaran 2025 perlu diturunkan ke 1,5% - 1,8% dari PDB.
Rabu, 05 Juni 2024 | 15:30 WIB
RAPBN 2025
Usulan tersebut lebih rendah ketimbang usulan pemerintah yang disebutkan dalam (KEM-PPKF) 2025, yakni sebesar 2,45 - 2,82 persen.
Rabu, 05 Juni 2024 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
"Pajak bukan hanya sekadar bagian dari penerimaan negara, tetapi juga bisa menjadi insentif bagi kegiatan ekonomi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Senin, 03 Juni 2024 | 19:15 WIB
KEM-PPKF 2025
Bagian dari integrasi teknologi dalam rangka penguatan sistem perpajakan.
Selasa, 28 Mei 2024 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Pemerintah akan menambah jumlah wajib pajak serta melakukan edukasi guna mengubah perilaku kepatuhan pajak.
Senin, 27 Mei 2024 | 13:30 WIB
KEM-PPKF 2025
Dilakukan upaya merangkul sektor informal agar dapat masuk ke sistem perpajakan sehingga mampu menaikan tax base.
Senin, 27 Mei 2024 | 10:25 WIB
KEM-PPKF 2025
Prioritas pengawasan atas wajib pajak HWI beserta wajib pajak group, transaksi afiliasi, dan ekonomi digital.
1 2 3 4 >