Masuk
Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Berita
Nasional
Internasional
Daerah
Infografis
Video
Foto
Download Peraturan
BPS: Kemiskinan Turun Jadi 9,03 Persen dan Gini Ratio 0,379
Senin, 01 Juli 2024 | 14:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
BPS: Kemiskinan Turun Jadi 9,03 Persen dan Gini Ratio 0,379
NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai 1 Juli 2024, Download Aturan di Sini
Senin, 01 Juli 2024 | 14:15 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN
NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai 1 Juli 2024, Download Aturan di Sini
Ada Coretax System, Pemda Bisa Lebih Mudah Sampaikan Data Pajak ke DJP
Senin, 01 Juli 2024 | 14:00 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT II
Ada Coretax System, Pemda Bisa Lebih Mudah Sampaikan Data Pajak ke DJP
PBJT Ditetapkan 10 Persen, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Magelang
Senin, 01 Juli 2024 | 13:30 WIB
KABUPATEN MAGELANG
PBJT Ditetapkan 10 Persen, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Magelang
Literasi
Kamus
Tips & Trik
Kelas Pajak
Buku
Resume Putusan
Kutipan
Profil Daerah
Profil Negara
Apa Itu 4 Pilar SAK di Indonesia?
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Apa Itu 4 Pilar SAK di Indonesia?
Koreksi DPP PPN atas Harga Jual Polyester dan Nylon Film
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Koreksi DPP PPN atas Harga Jual Polyester dan Nylon Film
Relevansi Pemajakan atas Upah pada Abad ke-21
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:00 WIB
LITERATUR PAJAK
Relevansi Pemajakan atas Upah pada Abad ke-21
Dari Luar Negeri? Ini Cara Isi Customs Declaration Via Mobile Beacukai
Kamis, 27 Juni 2024 | 18:55 WIB
TIPS KEPABEANAN
Dari Luar Negeri? Ini Cara Isi Customs Declaration Via Mobile Beacukai
Review
Analisis
Konsultasi
Perspektif
Opini
Wawancara
Tajuk
Reportase
Bagaimana Cara Hitung Omzet untuk Fasilitas Pajak Pasal 31E UU PPh?
Kamis, 27 Juni 2024 | 14:11 WIB
KONSULTASI PAJAK
Bagaimana Cara Hitung Omzet untuk Fasilitas Pajak Pasal 31E UU PPh?
Transaksi dengan Wajib Pajak UMKM, Perlu Potong PPh?
Kamis, 20 Juni 2024 | 15:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Transaksi dengan Wajib Pajak UMKM, Perlu Potong PPh?
Sewindu Berlalu, DDTCNews Perkenalkan Wajah Baru
Kamis, 20 Juni 2024 | 08:15 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Sewindu Berlalu, DDTCNews Perkenalkan Wajah Baru
Jual Kembali Emas Perhiasan Tanpa Faktur Pajak, Berapa Tarif PPN-nya?
Kamis, 13 Juni 2024 | 10:00 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jual Kembali Emas Perhiasan Tanpa Faktur Pajak, Berapa Tarif PPN-nya?
Komunitas
Lomba
Agenda
Komik & Animasi Pajak
Selebriti
Kampus
Podcast
Debat
Sosok
Kolaborasi
Perhatikan Modal Penting Ini Jika Ingin Berkarier di Bidang Pajak
Sabtu, 29 Juni 2024 | 17:10 WIB
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Perhatikan Modal Penting Ini Jika Ingin Berkarier di Bidang Pajak
Unsrat Gelar Webinar Soal Karier Bidang Akuntansi dan Pajak, Gratis!
Rabu, 26 Juni 2024 | 10:45 WIB
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Unsrat Gelar Webinar Soal Karier Bidang Akuntansi dan Pajak, Gratis!
Semangat Menyambut HUT ke-17, DDTC Gelar Acara Internal dan Eksternal
Rabu, 26 Juni 2024 | 10:05 WIB
HUT KE-17 DDTC
Semangat Menyambut HUT ke-17, DDTC Gelar Acara Internal dan Eksternal
Aspek-Aspek Pajak Terkait Hibah yang Perlu Diperhatikan
Jum'at, 14 Juni 2024 | 17:39 WIB
UNIVERSITAS PANCA BUDI
Aspek-Aspek Pajak Terkait Hibah yang Perlu Diperhatikan
Data & Alat
Narasi Data
Kurs Pajak
Tarif Bunga
Kalkulator PPh Pasal 21
Indikator
Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juli 2024, Simak Perinciannya
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juli 2024, Simak Perinciannya
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lesu Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lesu Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Nyaris Seluruh Mata Uang
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Nyaris Seluruh Mata Uang
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Tertekan Terhadap Nyaris Semua Negara Mitra
Rabu, 12 Juni 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 12 JUNI 2024-18 JUNI 2024
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Tertekan Terhadap Nyaris Semua Negara Mitra
Perpajakan DDTC
Video
Artikel
Peraturan Pajak Pusat
Putusan Pengadilan Pajak
P3B
Putusan Mahkamah Agung
Peraturan Pajak Daerah
UU Perpajakan Konsolidasi
Persandingan Dokumen
Glosarium
NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai 1 Juli 2024, Download Aturan di Sini
Senin, 01 Juli 2024 | 14:15 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN
NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai 1 Juli 2024, Download Aturan di Sini
Panduan Pajak untuk Usaha Jasa Boga atau Katering, Cek di Sini
Senin, 24 Juni 2024 | 14:15 WIB
LITERATUR PAJAK
Panduan Pajak untuk Usaha Jasa Boga atau Katering, Cek di Sini
Aturan Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 Jakarta, Download di Sini!
Jum'at, 21 Juni 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN
Aturan Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 Jakarta, Download di Sini!
Kanal Glosarium Perpajakan DDTC Kini Gratis dan Tanpa Daftar Akun
Jum'at, 21 Juni 2024 | 10:00 WIB
LITERATUR PAJAK
Kanal Glosarium Perpajakan DDTC Kini Gratis dan Tanpa Daftar Akun
Fokus
Reportase
Berita
Nasional
Internasional
Daerah
Infografis
Video
Foto
Download Peraturan
Literasi
Kamus
Tips & Trik
Kelas Pajak
Buku
Resume Putusan
Kutipan
Profil Daerah
Profil Negara
Review
Analisis
Konsultasi
Perspektif
Opini
Wawancara
Tajuk
Reportase
Komunitas
Lomba
Agenda
Komik & Animasi Pajak
Selebriti
Kampus
Podcast
Debat
Sosok
Kolaborasi
Data & Alat
Narasi Data
Kurs Pajak
Tarif Bunga
Kalkulator PPh Pasal 21
Indikator
Perpajakan DDTC
Video
Artikel
Peraturan Pajak Pusat
Putusan Pengadilan Pajak
P3B
Putusan Mahkamah Agung
Peraturan Pajak Daerah
UU Perpajakan Konsolidasi
Persandingan Dokumen
Glosarium


indonesia emas

 
Jaga Kredibilitas, Indonesia Perlu Pertahankan Batas Defisit 3% PDB
Minggu, 23 Juni 2024 | 13:30 WIB
LAPORAN INTERNATIONAL MONETARY FUND
Jaga Kredibilitas, Indonesia Perlu Pertahankan Batas Defisit 3% PDB
Menurut IMF, pembatasan defisit fiskal sebesar maksimal 3% dari PDB diperlukan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045.
RKP 2025 Mulai Disusun, Ada 3 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan
Jum'at, 08 Maret 2024 | 10:14 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
RKP 2025 Mulai Disusun, Ada 3 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 juga diharapkan bisa mendukung cita-cita Indonesia Emas pada 2045.
Rasio Pajak Indonesia Perlu Dikerek Agar Setara Negara Emerging Market
Jum'at, 02 Februari 2024 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rasio Pajak Indonesia Perlu Dikerek Agar Setara Negara Emerging Market
Rasio pajak Indonesia relatif rendah, hanya 10,5 persen ketimbang rata-rata rasio pajak 29 negara di Asia-Pasifik pada 2021 sebesar 19,8 persen.
Pemerintah Minta Pemda Susun RPJPD yang Selaras dengan RPJPN 2025-2045
Rabu, 17 Januari 2024 | 10:30 WIB
RPJPN 2025-2045
Pemerintah Minta Pemda Susun RPJPD yang Selaras dengan RPJPN 2025-2045
Sinkronisasi perencanaan pembangunan sangat membutuhkan keselarasan, keterpaduan, dan sinergi.
Jokowi Ungkap Kunci untuk Mencapai Indonesia Emas 2045, Apa Itu?
Selasa, 07 November 2023 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jokowi Ungkap Kunci untuk Mencapai Indonesia Emas 2045, Apa Itu?
Kepemimpinan selanjutnya juga punya peran penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Bappenas: Indonesia Perlu Gabung OECD untuk Jadi Negara Maju
Sabtu, 07 Oktober 2023 | 17:45 WIB
KEANGGOTAAN OECD
Bappenas: Indonesia Perlu Gabung OECD untuk Jadi Negara Maju
Pemerintah tengah menyusun peta jalan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan baik di pusat maupun di daerah.
Di Balik Tren Positif Kinerja Ekonomi, RI Masih Punya PR Dorong UMKM
Senin, 31 Juli 2023 | 11:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Di Balik Tren Positif Kinerja Ekonomi, RI Masih Punya PR Dorong UMKM
UMKM menyumbang porsi 60,5% terhadap PDB nasional Indonesia.
Bappenas Beberkan Strategi Optimalkan Bonus Demografi
Kamis, 20 Juli 2023 | 13:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Bappenas Beberkan Strategi Optimalkan Bonus Demografi
Bonus demografi Indonesia paling cepat akan berlangsung mulai 2028 dan berakhir pada 2039.
Indonesia Naik Kelas, Sinyal Bisa Lolos dari Middle Income Trap?
Rabu, 12 Juli 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS
Indonesia Naik Kelas, Sinyal Bisa Lolos dari Middle Income Trap?
Simak infografisnya.
Susun RPJPN 2025-2045, Bappenas Minta Publik Beri Masukan
Sabtu, 20 Mei 2023 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Susun RPJPN 2025-2045, Bappenas Minta Publik Beri Masukan
Partisipasi masyarakat akan digunakan sebagai pertimbangan dalam penyempurnaan penyusunan dokumen RPJPN.
1

Tag Terkait

#pertumbuhan ekonomi
#perekonomian nasional
#kinerja fiskal
#PDB
#inflasi
#Indonesia Emas 2045
#UMKM

© COPYRIGHT 2024 DDTC.
Tentang Kami
Redaksi
Pedoman Media Siber
Disclaimer
Kontak Kami
Profile & Rate Card
Logo-Apple Logo-Android
Awards
and
Recognition