Download Peraturan

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB

ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB

IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB

RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB

TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Apa Itu Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi?

Kamis, 04 Juli 2024 | 11:55 WIB

KAMUS PPH

Apa Itu Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi?

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Perlu Diketahui Pemula

Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB

PANDUAN PAJAK PEMULA

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Perlu Diketahui Pemula

Data Padan, Apa Saja Layanan Pajak yang Sudah Mengakomodasi NIK-NPWP?

Kamis, 04 Juli 2024 | 16:45 WIB

KONSULTASI PAJAK

Data Padan, Apa Saja Layanan Pajak yang Sudah Mengakomodasi NIK-NPWP?

Bagaimana Cara Hitung Omzet untuk Fasilitas Pajak Pasal 31E UU PPh?

Kamis, 27 Juni 2024 | 14:11 WIB

KONSULTASI PAJAK

Bagaimana Cara Hitung Omzet untuk Fasilitas Pajak Pasal 31E UU PPh?

Transaksi dengan Wajib Pajak UMKM, Perlu Potong PPh?

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:45 WIB

KONSULTASI PAJAK

Transaksi dengan Wajib Pajak UMKM, Perlu Potong PPh?

Sewindu Berlalu, DDTCNews Perkenalkan Wajah Baru

Kamis, 20 Juni 2024 | 08:15 WIB

SURAT DARI KELAPA GADING

Sewindu Berlalu, DDTCNews Perkenalkan Wajah Baru

Komik & Animasi Pajak

Perhatikan Modal Penting Ini Jika Ingin Berkarier di Bidang Pajak

Sabtu, 29 Juni 2024 | 17:10 WIB

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Perhatikan Modal Penting Ini Jika Ingin Berkarier di Bidang Pajak

Unsrat Gelar Webinar Soal Karier Bidang Akuntansi dan Pajak, Gratis!

Rabu, 26 Juni 2024 | 10:45 WIB

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Unsrat Gelar Webinar Soal Karier Bidang Akuntansi dan Pajak, Gratis!

Semangat Menyambut HUT ke-17, DDTC Gelar Acara Internal dan Eksternal

Rabu, 26 Juni 2024 | 10:05 WIB

HUT KE-17 DDTC

Semangat Menyambut HUT ke-17, DDTC Gelar Acara Internal dan Eksternal

Aspek-Aspek Pajak Terkait Hibah yang Perlu Diperhatikan

Jum'at, 14 Juni 2024 | 17:39 WIB

UNIVERSITAS PANCA BUDI

Aspek-Aspek Pajak Terkait Hibah yang Perlu Diperhatikan

Kalkulator PPh Pasal 21

Melihat Porsi Belanja Perpajakan di Negara Anggota ADB

Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB

STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL

Melihat Porsi Belanja Perpajakan di Negara Anggota ADB

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB

KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juli 2024, Simak Perinciannya

Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB

KMK 10/KM.10/2024

Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juli 2024, Simak Perinciannya

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lesu Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara

Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB

KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lesu Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara

Perpajakan DDTC

Peraturan Pajak Pusat

Putusan Pengadilan Pajak

Putusan Mahkamah Agung

Peraturan Pajak Daerah

UU Perpajakan Konsolidasi

Persandingan Dokumen

NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai 1 Juli 2024, Download Aturan di Sini

Senin, 01 Juli 2024 | 14:15 WIB

PERATURAN PERPAJAKAN

NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai 1 Juli 2024, Download Aturan di Sini

Panduan Pajak untuk Usaha Jasa Boga atau Katering, Cek di Sini

Senin, 24 Juni 2024 | 14:15 WIB

LITERATUR PAJAK

Panduan Pajak untuk Usaha Jasa Boga atau Katering, Cek di Sini

Aturan Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 Jakarta, Download di Sini!

Jum'at, 21 Juni 2024 | 17:40 WIB

PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 Jakarta, Download di Sini!

Kanal Glosarium Perpajakan DDTC Kini Gratis dan Tanpa Daftar Akun

Jum'at, 21 Juni 2024 | 10:00 WIB

LITERATUR PAJAK

Kanal Glosarium Perpajakan DDTC Kini Gratis dan Tanpa Daftar Akun

On

Download Peraturan

Komik & Animasi Pajak

Kalkulator PPh Pasal 21

Perpajakan DDTC

Peraturan Pajak Pusat

Putusan Pengadilan Pajak

Putusan Mahkamah Agung

Peraturan Pajak Daerah

UU Perpajakan Konsolidasi

Persandingan Dokumen

×

Pindai QR Code untuk download di Playstore.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

×

Pindai QR Code untuk download di App Store.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

komisi XI

Perluas Basis Pajak pada 2025, Komisi XI Ingatkan Pemerintah Soal Ini

Rabu, 26 Juni 2024 | 10:30 WIB

KEBIJAKAN PAJAK

Perluas Basis Pajak pada 2025, Komisi XI Ingatkan Pemerintah Soal Ini

Pemerintah akan melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi dalam rangka memperluas basis pajak pada 2025.

Komisi XI DPR Minta Pemerintah Bikin Roadmap soal Target Tax Ratio

Selasa, 11 Juni 2024 | 18:00 WIB

KEBIJAKAN PAJAK

Komisi XI DPR Minta Pemerintah Bikin Roadmap soal Target Tax Ratio

Menurut wakil ketua Komisi XI, pemerintah perlu menjabarkan daftar prasyarat yang harus dipenuhi sehingga target tax ratio bisa tercapai.

Bahas Coretax dengan DPR, DJP Ungkap Rencana Jadwal Deployment-nya

Senin, 10 Juni 2024 | 16:00 WIB

KEBIJAKAN PAJAK

Bahas Coretax dengan DPR, DJP Ungkap Rencana Jadwal Deployment-nya

Ditjen Pajak (DJP) saat ini sedang melakukan pengujian melalui system integration testing (SIT) dan functional verification testing (FVT).

Tingkatkan Tax Ratio, Sri Mulyani: Coretax Harus Rampung Tahun Ini

Rabu, 05 Juni 2024 | 13:30 WIB

PENERIMAAN NEGARA

Tingkatkan Tax Ratio, Sri Mulyani: Coretax Harus Rampung Tahun Ini

Selain coretax, sistem lainnya seperti CEISA dan Simbara juga diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa menambah beban perekonomian.

Soal Kenaikan Tarif PPN, Anggota DPR Minta Rezim Baru Lebih Bijak

Minggu, 07 April 2024 | 11:30 WIB

KEBIJAKAN PAJAK

Soal Kenaikan Tarif PPN, Anggota DPR Minta Rezim Baru Lebih Bijak

UU PPN s.t.d.t.d UU HPP mengatur kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025.

DPR Sebut Kenaikan Tarif PPN 12% Makin Bebani Warga Kelas Menengah

Minggu, 24 Maret 2024 | 09:00 WIB

KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sebut Kenaikan Tarif PPN 12% Makin Bebani Warga Kelas Menengah

Kenaikan tarif PPN dari 11% ke 12% paling lambat pada 1 Januari 2025 diatur dalam UU PPN s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Ditanya DPR Soal Ekstensifikasi Cukai, Sri Mulyani Beri Penjelasan

Rabu, 20 Maret 2024 | 09:30 WIB

KEBIJAKAN CUKAI

Ditanya DPR Soal Ekstensifikasi Cukai, Sri Mulyani Beri Penjelasan

"Kami akan lihat dari sisi timing mengenai kondisi ekonomi, urgensi dari sisi pengenaan, dan target yang sudah ditetapkan dalam APBN," kata menteri keuangan.

Turun 3,9 Persen, Realisasi Penerimaan Pajak Tembus Rp269 Triliun

Selasa, 19 Maret 2024 | 12:21 WIB

PENERIMAAN PAJAK

Turun 3,9 Persen, Realisasi Penerimaan Pajak Tembus Rp269 Triliun

Dalam 2 bulan pertama tahun ini, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sejumlah Rp269,02 triliun.

DPR Anggap Tarif Pajak 40-75 Persen Diperlukan untuk Hiburan Tertentu

Rabu, 17 Januari 2024 | 14:00 WIB

KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

DPR Anggap Tarif Pajak 40-75 Persen Diperlukan untuk Hiburan Tertentu

Tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang lebih tinggi atas jasa hiburan tertentu diberlakukan karena bersifat eksklusif dan memiliki risiko tinggi.

Komisi XI DPR Setujui Usulan Pemerintah soal Alokasi PMN 2023 dan 2024

Senin, 02 Oktober 2023 | 14:13 WIB

ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT

Komisi XI DPR Setujui Usulan Pemerintah soal Alokasi PMN 2023 dan 2024

PT Hutama Karya bakal mendapatkan alokasi penyertaan modal negara (PMN) paling besar untuk tahun 2023 dan 2024.

1 2 3 4 >

Tag Terkait

#pagu anggaran kemenkeu 2024

#program pelayanan umum kemenkeu

#pagu indikatif

© COPYRIGHT 2024 DDTC.

Pedoman Media Siber

Profile & Rate Card

Awards
and
Recognition

×

Pindai QR Code untuk download di Playstore.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

×

Pindai QR Code untuk download di App Store.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.