Tagihan PBB Melonjak Drastis, Pemda Akui Ada Kesalahan Penilaian Objek

"Mungkin salah ketik, mungkin salah penentuan, mungkin salah hitung, sehingga nanti kami betulkan. Kami punya waktu 6 bulan hingga Juni," kata Kepala Bapenda Kabupaten Jombang Hartono, dikutip pada Minggu (11/2/2024).

Oleh karena itu, lanjut Hartono, Bapenda akan seera melakukan perbaikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB-P2. Dia menambahkan perbaikan SPPT itu akan dilakukan setelah melakukan pendataan massal.

"Nanti mulai bulan Mei, itu akan pendataan massal, yang akan dilakukan pihak desa," ujarnya seperti dilansir inilahmojokerto.com.

Hartono menjelaskan lonjakan ketetapan PBB pada tahun ini sepenuhnya kesalahan dari Bapenda dan bukan akibat dari pemberlakukan ketentuan pajak daerah dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

"Kenaikan [tarif PBB] itu tidak ada unsur [dari] pusat, tiap kabupaten beda [besaran tarif PBB], tetapi undang-undangnya sama, UU 1/2022," tutur Hartono.

Sebagai informasi, UU HKPD memberikan kewenangan kepada pemda untuk mengenakan PBB dengan tarif maksimal 0,5%. Dasar pengenaan PBB adalah 20% hingga 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

Bagian dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak yang menjadi dasar pengenaan PBB ditetapkan oleh kepala daerah dengan mempertimbangkan bentuk pemanfaatan dari objek PBB. (rig)