Tarif Pajak Hiburan di Kota Mataram Diatur Ulang, Begini Detailnya

Dalam perkembangannya, Pemkot Mataram mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram 1/2024.

Perda tersebut diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Pasal ini mengamanatkan pemerintah daerah mengatur seluruh ketentuan pajak daerah dalam 1 peraturan.

Dalam beleid tersebut, pemkot menetapkan tarif atas 8 jenis pajak daerah. Pertama, tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) ditetapkan secara bervariasi tergantung pada nilai jual objek pajak (NJOP) dengan perincian sebagai berikut:

• 0,15% untuk objek berupa lahan produksi pangan dan ternak;
• 0,20% untuk NJOP sampai dengan Rp1 miliar;
• 0,25% untuk NJOP di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar;
• 0,35% untuk NJOP di atas Rp2 miliar sampai dengan Rp4 miliar; dan
• 0,40% untuk NJOP di atas Rp4 miliar.

Kedua, tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ditetapkan sebesar 5%. Ketiga, tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan, umumnya ditetapkan sebesar 10%.

Ada pula tarif PBJT khusus yang berlaku untuk jasa-jasa hiburan pada tempat tertentu dan konsumsi tenaga listrik tertentu dengan perincian:

• 60% untuk jasa hiburan pada diskotek;
• 60% untuk jasa hiburan pada karaoke yang menyediakan minuman beralkohol;
• 40% untuk jasa hiburan pada karaoke tanpa minuman beralkohol;
• 60% untuk jasa hiburan pada kelab malam;
• 60% untuk jasa hiburan pada bar;
• 40% untuk jasa hiburan pada mandi uap/spa;
• 3% untuk konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri,pertambangan minyak bumi dan gas alam; dan
• 1,5% untuk konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

Keempat, tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Kelima, tarif pajak air tanah (PAT) ditetapkan sebesar 20%. Keenam, tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10%. Ketujuh, tarif opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) ditetapkan sebesar 66% dari PKB terutang.

Kedelapan, tarif opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) ditetapkan sebesar 66% dari BBNKB terutang. Pemkot juga memutuskan untuk tidak memungut pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

Beleid tersebut berlaku mulai 5 Januari 2024. Namun, khusus ketentuan mengenai opsen PKB dan opsen BBNKB, baru akan berlaku mulai 5 Januari 2025. (rig)