Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Tertekan Pandemi, Pengelola Bandara Lombok Minta Relaksasi Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Tertekan Pandemi, Pengelola Bandara Lombok Minta Relaksasi Pajak

Ilustrasi. Sejumlah wisatawan berkunjung ke Pantai Kuta, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Minggu (15/8/2021). ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/wsj.

PRAYA, DDTCNews - Pemkab Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaku menerima pengajuan permintaan relaksasi pajak daerah dari pengelola Bandara Internasional Lombok yaitu PT Angkasa Pura I.

Bupati Lombok Tengah Pathul Bahri mengatakan permohonan kembali dari pengelola Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) ini dilatarbelakangi dampak pandemi yang berlanjut pada tahun ini.

"Mau tidak mau harus kita maklumi, karena ini dampak dari pandemi Covis-19," katanya, dikutip pada Senin (16/8/2021).

Baca Juga: Pacu Penerimaan, Pemda Pasang Alat Pajak Pintar di Hotel dan Restoran

Bupati Pathul menjelaskan setoran pajak daerah dari AP I BIZAM pada situasi normal mencapai Rp1,8 miliar ke kas Pemkab Lombok Tengah. Tahun lalu, perseroan mengajukan permohonan penurunan target setoran menjadi Rp1,2 miliar.

Tahun ini, perusahaan memproyeksikan penurunan pembayaran pajak kepada pemkab hanya Rp600 juta. Menurut bupati, penyampaian penurunan target setoran pajak tersebut menjadi gambaran kegiatan pariwisata yang belum pulih.

Hal tersebut menjadi penyebab anjloknya setoran pendapatan asli daerah (PAD) dari kegiatan pariwisata. Pathul menyampaikan penurunan kegiatan pariwisata tahun ini lebih buruk dibandingkan dengan tahun fiskal 2020.

Untuk itu, pemerintah mencari sumber alternatif bagi PAD selain dari setoran pajak sektor pariwisata. Salah satunya adalah dari pengelola kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika.

KEK Mandalika terdiri dari dua entitas usaha besar yaitu PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA). Selain itu, masih ada opsi mendapatkan pinjaman dari BUMN Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk menambal penurunan PAD dan pemangkasan dana transfer ke daerah.

"Dari informasi yang saya terima tersedia dana di SMI itu sebesar Rp 15 triliun," tuturnya seperti dilansir Lombok Post. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pemkab lombok tengah, bandara international lombok, pt angkasa pura 1

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama