Transaksi Independen Bisa Dianggap Dipengaruhi Hubungan Istimewa

"Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa adalah transaksi yang meliputi transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang dilakukan antarpihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi," bunyi pasal 1 angka 7, dikutip pada Jumat (12/1/2024).

Dengan demikian, transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dalam PMK 172/2023 juga mencakup transaksi independen yang dipengaruhi oleh pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi.

Implikasinya, suatu transaksi independen bisa dipandang sebagai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan terikat dengan kewajiban untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau arm's length principle (ALP).

"Wajib pajak wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa," bunyi pasal 3 ayat (1).

Meski begitu, PMK 172/2023 hanya memerinci bentuk-bentuk hubungan istimewa tanpa memberikan penjabaran mengenai transaksi yang dilakukan antarpihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi.

Merujuk pada pasal 2 ayat (2), hubungan istimewa adalah keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan, atau hubungan keluarga sedarah atau semenda.

Keadaan ketergantungan atau keterikatan merupakan keadaan antara satu pihak atau pihak lainnya adalah keadaan satu atau lebih pihak mengendalikan pihak yang lain atau tidak berdiri bebas.

Hubungan istimewa karena kepemilikan atau penyertaan modal dianggap ada jika

• wajib pajak memiliki penyertaan modal baik langsung ataupun tidak langsung minimal 25% pada wajib pajak lain; atau
• hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada 2 wajib pajak atau lebih atau hubungan di antara 2 wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir.

Sementara itu, hubungan istimewa karena penguasaan dianggap ada jika:

• satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain, secara langsung dan/atau tidak langsung;
• dua pihak atau lebih berada di bawah penguasaan pihak yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung;
• satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain melalui manajemen atau penggunaan teknologi;
• terdapat orang yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung terlibat atau berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak atau lebih;
• para pihak yang secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu grup usaha yang sama; atau
• satu pihak menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain.

Terakhir, hubungan istimewa karena hubungan keluarga sedarah atau semenda dianggap ada bila ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Perlu diketahui, definisi hubungan istimewa dalam ketentuan pajak Indonesia dan perbandingannya dengan standar internasional telah dibahas dalam Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional (Edisi Kedua: Volume I).

Konsep hubungan istimewa dalam ketentuan pajak Indonesia memiliki cakupan yang lebih luas bila dibandingkan dengan konsep associated enterprises dalam OECD Model.

Sebab, associated enterprises memiliki makna yang sempit, yakni hanya de jure control. Hubungan istimewa atau special relationship dalam ketentuan pajak Indonesia turut mencakup de jure control dan de facto control.

Sebagai contoh, Indonesia mengategorikan transaksi independen yang dipengaruhi oleh pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi sebagai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

Dengan interpretasi secara de facto, hubungan istimewa dapat terbentuk apabila satu pihak memiliki kontrol atas pihak lainnya dalam pengambilan keputusan atau tentang bagaimana menjalankan kegiatan bisnis dan aktivitasnya tanpa adanya suatu kesepakatan formal. (rig)