Tunggakan PBB Capai Rp 21 Miliar, Janji Kades Jadi Salah Satu Penyebab

"Seperti janji politik misalnya sehingga masyarakat berpikir bahwa PBB sudah menjadi tanggungan kepala desa," katanya, dikutip pada Minggu (7/1/2024).

Selain itu, lanjut Endhi, tingginya tunggakan PBB juga disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang kurang dalam membayar pajak. Adapun sosialisasi PBB oleh pemkab juga belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Terlepas dari masalah-masalah tersebut, penagihan PBB tetap dilakukan oleh pemkab hingga ke level petugas pemungut PBB pada masing-masing desa. Penagihan ke pemungut dilakukan mengingat ada sebagian dana pajak yang tidak disetor oleh pemungut.

"Kondisi itu bisa masuk dalam kerawanan atas pungutan PBB," ujar Endhi seperti dilansir radarjember.jawapos.com.

Endhi menuturkan beragam permasalahan ini seharusnya bisa dideteksi secara dini sehingga tidak menjadi kendala di desa. Namun demikian, upaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut tidaklah mudah.

"Harapannya, selain dari BPRD, harusnya dinas lain seperti DPMD juga bisa ikut mengontrol hingga di tingkat desa. Inspektorat pun bisa ikut turun jika ada informasi ada desa terindikasi menggunakan uang PBB," tuturnya. (rig)