Utang Pajak Rp 300 Juta Tak Dilunasi, Mobil Daihatsu Akhirnya Disita

“Wajib pajak berkomitmen menyelesaikan utangnya [Rp300 juta] tahun ini. Namun, wajib pajak mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak bisa melunasi utang pajak secara langsung,” katanya dikutip dari situs web DJP, Kamis (14/12/2023).

Ashlih menambahkan bahwa penyitaan terhadap aset milik wajib pajak bersangkutan sesungguhnya sudah pernah dilakukan pada 2022. Kala itu, aset yang disita berupa rekening.

Penyitaan merupakan tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak untuk dijadikan jaminan guna melunasi utang pajak. Kegiatan ini dilakukan karena penunggak pajak belum melunasi tunggakan pajak hingga batas waktu yang ditetapkan dalam undang-undang.

Sebelum dilakukan penyitaan, DJP telah melakukan tindakan penagihan, baik secara administratif maupun persuasif, dengan melakukan pengiriman surat teguran, surat paksa, imbauan, dan panggilan kepada wajib pajak.

Sesuai UU No. 19/2020 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penyitaan aset dilakukan apabila penanggung pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 2x24 jam setelah pemberitahuan surat paksa.

Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan maka aset wajib pajak akan dilaksanakan dilelang. Apabila utang pajak dilunasi sebelum dilaksanakan proses lelang maka aset akan dikembalikan kepada wajib pajak.

Dia berharap penyitaan aset dapat memberikan efek jera (deterrent effect) bagi penunggak pajak dan memberikan kesadaran bagi wajib pajak untuk senantiasa patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

“Dan tentu saja, tindakan penagihan aktif dalam rangka mengamankan penerimaan negara akan terus dilakukan sampai utang pajaknya lunas,” tuturnya.