Utang Pajak Tak Dilunasi, Saldo Rekening WP Akhirnya Disita

“Dalam jangka waktu 14 hari wajib pajak masih dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihannya agar tidak dilakukan pemindahbukuan ke rekening kas negara,” katanya dikutip dari situs web DJP, Rabu (12/6/2024).

Apri menjelaskan juru sita sebelumnya telah melakukan tindakan penagihan aktif berupa pemblokiran rekening wajib pajak. Namun, setelah pemblokiran, tunggakan pajak masih belum dilunasi sehingga tindakan selanjutnya ialah sita rekening dengan tujuan untuk pelunasan utang wajib pajak.

Menurutnya, KPP aktif melakukan tindakan pemblokiran, penyitaan, dan pemindahbukuan rekening wajib pajak. Hal ini sejalan dengan komitmen DJP untuk penegakan hukum, sekaligus memberikan keadilan bagi wajib pajak yang patuh.

Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).

Penyitaan dilaksanakan atas objek sita, yaitu barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak (Pasal 1 angka 15 UU PPSP). Adapun yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda atau hak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak (Pasal 1 angka 16 UU PPSP).

Pasal 14 ayat (1) UU PPSP menerangkan penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya di pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu. (rig)