Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Wah, Realisasi PNBP SDA Nonmigas Sudah Melebihi Target APBN 2023

A+
A-
1
A+
A-
1
Wah, Realisasi PNBP SDA Nonmigas Sudah Melebihi Target APBN 2023

Data realisasi PNBP periode Januari-Mei 2023. (sumber: Laporan APBN Kita edisi Juni 2023)

JAKARTA, DDTCNews - Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor sumber daya alam (SDA) nonmigas mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi di tengah penurunan dari pos SDA migas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja penerimaan PNBP sektor SDA nonmigas pada Januari-Mei 2023 dipengaruhi kenaikan harga batu bara acuan (HBA) dan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) 26/2022.

“Untuk SDA nonmigas masih positif dengan realisasi Rp68,7 triliun. Hal ini diakibatkan tingginya HBA dan pemberlakukan PP 26/2022,” ujarnya, dikutip pada Senin (3/7/2023).

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Berdasarkan pada Laporan APBN Kita edisi Juni 2023, realisasi PNBP hingga 31 Mei 2023 tercatat senilai Rp260,5 triliun. Nilai tersebut setara dengan 59,03% dari target dalam APBN 2023 senilai Rp441,4 triliun sekaligus mengalami pertumbuhan sekitar 16,22% secara tahunan.

Dari jumlah tersebut, pendapatan SDA berkontribusi sekitar 46% dengan nilai Rp119,8 triliun. Dari nilai tersebut, pendapatan SDA nonmigas tercatat senilai Rp68,7 triliun atau menyumbang sekitar 57%. Sisanya, pendapatan SDA migas senilai Rp51,1 triliun atau dengan porsi sekitar 43%.

Dengan realisasi tersebut, PNBP pos pendapatan SDA nonmigas tercatat mengalami pertumbuhan sekitar 117% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, pos pendapatan SDA migas tercatat mengalami penurunan 19% secara tahunan.

Baca Juga: Fasilitas Pajak Masuk dalam Term and Condition Penawaran WK Migas

“Pendapatan SDA nonmigas masih menjadi primadona untuk capaian PNBP hingga 31 Mei 2023. Capaian ini [pendapatan SDA nonmigas] telah melampaui target APBN 2023 yang ditetapkan Rp64,80 triliun atau 106% dari target,” tulis Kemenkeu.

Iuran Produksi/Royalti Batu Bara

Otoritas mengatakan realisasi signifikan dari pendapatan SDA nonmigas tersebut utamanya disumbang dari kenaikan iuran produksi/royalti batu bara dan implementasi PP 26/2022. Seperti diketahui, melalui PP 26/2022, pemerintah mengubah struktur tarif iuran produksi atau royalti batu bara.

Dalam lampiran PP 26/2022, tarif royalti pertambangan batu bara dibuat progresif sesuai dengan HBA. Makin tinggi HBA maka makin tinggi tarif royalti yang dikenakan. Simak ‘Terbitkan PP Baru, Tarif Royalti Batu Bara Didesain Progresif’.

Baca Juga: Sri Mulyani Serahkan RUU P2-APBN 2023 kepada DPR

“Faktor peningkatan harga mineral dan batu bara menjadi unsur dominan yang menyumbang kenaikan royalti ini,” imbuh Kemenkeu dalam Laporan APBN Kita edisi Juni 2023.

Kemenkeu mengatakan HBA periode Januari—Mei 2023 mengalami kenaikan 19,93 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, sejak awal 2023, HBA mengalami tren penurunan.

HBA Januari 2023 tercatat senilai US$305,21 per ton dan terus menurun pada bulan-bulan berikutnya. HBA Mei 2023 ditetapkan senilai US$206,16 per ton. Adapun rata-rata HBA periode Januari-Mei 2023 mencapai US$267,35 per ton.

Baca Juga: Apa Tantangan Pengembangan Smelter RI? Ternyata Ketersediaan Listrik

“Meskipun mengalami penurunan, kontribusi pendapatan SDA Nonmigas sektor Minerba masih memegang peranan penting yang menyumbang PNBP hingga Mei 2023 sebesar Rp66,49 triliun (123,07% dari target APBN),” jelas Kemenkeu. (Abiyoga Sidhi Wiyanto/kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : APBN Kita, APBN 2023, penerimaan negara bukan pajak, PNBP, SDA, migas, nonmigas, batu bara, royalti, PP 26/2022

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 11 Juni 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Revisi PP Perpajakan Migas Masih Masuk Strategi untuk Tarik Investasi

Senin, 10 Juni 2024 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN ENERGI

Investasi di Industri Migas Lebih Ramai Kalau Insentif Dikucurkan

Sabtu, 08 Juni 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Optimalkan Penerimaan, DPR Dukung Penerapan Automatic Blocking System

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama