Wajib Pajak Sulit Dihubungi, Juru Sita Titip Surat Paksa ke Kelurahan

“Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) PMK 61/2023, bila pemberitahuan surat paksa kepada pihak…tidak dapat dilaksanakan, surat paksa disampaikan melalui aparat pemda setempat sekurang-kurangnya setingkat sekretaris kelurahan atau desa,” sebut KPP dikutip dari situs web DJP, Kamis (14/3/2024).

Setibanya di Kantor Kelurahan Baru, JSPN KPP Pratama Tolitoli Hanif Isnatsaqif dan Wildan Jalu Satrio meminta tolong kepada aparat desa setempat untuk menyampaikan surat paksa ke alamat penanggung pajak.

KPP menjelaskan surat paksa disampaikan kepada penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak hingga tanggal jatuh tempo ketetapan. KPP juga telah menerbitkan surat teguran kepada penanggung pajak, tetapi tak kunjung melunasi utang pajaknya.

Dalam pelaksanaannya, JSPN wajib menyampaikan surat paksa kepada penanggung pajak secara langsung. Namun demikian, dalam keadaan tertentu, JSPN terkadang tidak dapat menyampaikan surat paksa secara langsung.

Merujuk pada Pasal 18 ayat (2), jika penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan menempelkan surat paksa pada papan pengumuman di kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain.

Cara lain yang dimaksud ialah dilakukan dengan mengumumkan melalui situs resmi Ditjen Pajak atau situs lain yang ditunjuk oleh pejabat. (rig)