Wajib Pajak yang Pindah KPP Dilakukan Penelitian, Seperti Apa?

"... penelitian bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya tidak berada lagi di wilayah kerja KPP lama," bunyi Pasal 20 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak PER-04/PJ/2020, dikutip pada Jumat (23/6/2023).

Perlu dipahami, yang dilakukan KPP adalah penelitian untuk mengecek kembali kebenaran kedudukan wajib pajak yang terkini, bukan berupa pemeriksaan.

Kemudian, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan nantinya, kepala KPP lama memberikan keputusan berupa, pertama, mengabulkan permohonan wajib pajak dengan menerbitkan surat pindah.

Atau, kedua, menolak permohonan wajib pajak dengan menerbitkan surat pemberitahuan tidak dapat dipindah.

Keputusan berupa penerbitan surat pindah diterbitkan paling lama 5 hari kerja setelah penerbitan BPE atau BPS.

"Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan kepala KPP lama tidak menerbitkan keputusan, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dan Kepala KPP Lama harus menerbitkan Surat Pindah paling lama 1 hari kerja setelah jangka waktu 5 hari terlampaui.

Surat pindah disampaikan melalui email, secara langsung, melalui pos, atau melalui jasa ekspedisi. (sap)