WP Penerima Tax Holiday di Financial Center IKN Bisa Bebas PPh Potput

"Pembebasan dari pemotongan atau pemungutan ... yaitu pemungutan PPh Pasal 22, pemotongan PPh Pasal 23, dan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari bunga deposito dan tabungan lainnya, transaksi saham di bursa, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang," bunyi Pasal 50 ayat (2) PMK 28/2024, dikutip Senin (20/5/2024).

Dalam hal wajib pajak financial center IKN mendapatkan tax holiday sebesar 85%, wajib pajak tersebut diberikan fasilitas pengurangan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 85%. Dengan demikian, pemotong atau pemungut pajak mengenakan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2) hanya sebesar 15% dari yang seharusnya terutang.

Pembebasan dari pemotongan atau pemungutan PPh bagi wajib pajak penerima tax holiday financial center IKN diberikan dengan surat keterangan bebas (SKB). Keputusan persetujuan tax holiday di financial center IKN diperlakukan sebagai SKB.

Untuk diketahui, financial center IKN adalah area yang ditetapkan sebagai konsentrasi layanan jasa keuangan serta pusat pengembangan teknologi dan layanan pendukung di bidang jasa keuangan. Financial center tersebut diberi nama Nusantara Financial Center.

Secara umum, tax holiday sebesar 100% diberikan kepada wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di financial center IKN pada hanya 3 bidang, yakni perbankan, perasuransian, dan keuangan syariah.

Adapun sektor keuangan di financial center IKN yang mendapatkan tax holiday sebesar 85% antara lain sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan pasar karbon, dana pensiun, pembiayaan, modal ventura, inovasi teknologi sektor keuangan, penjaminan, serta perdagangan/bursa komoditas internasional (international commodity trading).

Kemudian, ada pula bullion, pengelola dana perwalian (trust), pengelolaan instrumen keuangan (special purpose vehicle), perusahaan induk konglomerasi keuangan (financial holding company), infrastruktur pasar keuangan, pasar uang, penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, dan jasa keuangan lainnya.

Jasa keuangan lainnya yang dimaksud antara lain pegadaian; perusahaan pembiayaan sekunder perumahan; penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis IT; lembaga keuangan mikro; kegiatan usaha penukaran valas bukan bank.

Lalu, aset keuangan digital termasuk aset kripto; koperasi yang bergerak pada sektor jasa keuangan; penyelenggaraan jasa pengolahan uang rupiah; BPJS Kesehatan; BPJS Ketenagakerjaan; perusahaan perseroan dalam bidang pengembangan usaha swasta nasional.

Kemudian, LPEI; perusahaan perseroan dalam bidang pengembangan koperasi dan UKM; perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, perusahaan pembiayaan infrastruktur; dan BP Tapera. (sap)