WP Punya Utang Pajak Rp70 Juta, Sawah Ribuan Meter Persegi Disita KPP

“Penyitaan dilakukan dalam rangka upaya penagihan aktif. Wajib pajak yang kami sita asetnya ini memiliki usaha di bidang developer perumahan dan memiliki utang pajak sampai dengan Rp70juta,” katanya dikutip dari laman DJP, Minggu (23/10/2022).

Freddy menjelaskan penyitaan harus melalui serangkaian tahapan yang telah diatur berdasarkan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). Mula-mula, KPP akan menyampaikan surat teguran dan surat paksa terlebih dahulu kepada penanggung pajak.

“Kami sudah mengawali penyitaan dengan terlebih dahulu menyampaikan surat teguran dan surat paksa, sampai akhirnya kami lakukan penyitaan. Konseling juga telah diberikan pada wajib pajak agar ia mau melunasi utangnya,” tuturnya.

Freddy menambahkan wajib pajak sebenarnya telah menyampaikan itikad baiknya untuk melunasi utang pajak. Namun, wajib pajak tidak mampu untuk melunasi secara langsung dan memilih untuk mengangsur utang pajak.

“Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas, sehingga yang bersangkutan memilih untuk mengangsur utang pajak. Oleh karena itu, aset wajib pajak tersebut kami sita sebagai jaminan angsuran utang pajak,” ujarnya.

Merujuk pada Pasal 9 ayat (4) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), DJP atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan. (rig)