Ada 19,27 Juta WP yang Wajib Lapor SPT Tahunan 2023, DJP Fokus Hal Ini

"Kami menguatkan saluran-saluran yang dapat kami sampaikan untuk berkomunikasi dengan wajib pajak," katanya, dikutip pada Selasa (26/3/2024).

UU KUP mengatur batas akhir penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret. Untuk wajib pajak badan, SPT harus dilaporkan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 30 April.

Dia menjelaskan wajib pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan secara online melalui e-filing atau e-form. Hingga 21 Maret 2024, wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan 2023 melalui e-filing mencapai 8,4 juta, tumbuh 7,8% dari periode yang sama tahun lalu.

Suryo menyebut DJP akan terus membuka layanan di luar kantor untuk mempermudah wajib pajak yang membutuhkan asistensi jelang batas waktu penyampaian SPT Tahunan orang pribadi. Di sisi lain, DJP juga menguatkan kanal untuk berkomunikasi dengan wajib pajak, termasuk email.

Pada tahun ini, DJP mengirimkan email blast kepada 25 juta wajib pajak yang berisi imbauan segera menyampaikan SPT Tahunan. Angka tersebut terdiri atas 23,5 juta wajib pajak orang pribadi dan 1,5 wajib pajak badan.

Penyampaian SPT Tahunan yang terlambat akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Denda terlambat melaporkan SPT Tahunan pada orang pribadi adalah senilai Rp100.000, sedangkan pada wajib pajak badan Rp1 juta.

"Kalau sudah sampaikan [SPT Tahunan], tolong email saya diabaikan," ujarnya.

Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga turut mengimbau wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan. Pada momentum ini, dia kembali mengingatkan pentingnya pajak bagi yang mampu untuk mendukung pembangunan negara.

Hingga 24 Maret 2024, DJP mencatat ada 10,16 juta wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan 2023, tumbuh 8,42% dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 9,38 juta. Mayoritas SPT Tahunan itu dilaporkan secara elektronik. (rig)