Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Ada Kenaikan Harga BBM, Jokowi Sebut Laju Inflasi Masih Terkendali

A+
A-
0
A+
A-
0
Ada Kenaikan Harga BBM, Jokowi Sebut Laju Inflasi Masih Terkendali

Presiden Jokowi. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai laju inflasi Indonesia masih terkendali meski ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Jokowi mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan baik pemerintah pusat maupun daerah.

"Inflasi masih terkendali setelah kenaikan BBM. Kita masih angka di bawah 6%, yaitu 5,9%," katanya, Selasa (11/10/2022).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jokowi mengatakan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina menjadi tantangan baru yang dampaknya meluas hingga ke seluruh negara. Perang tersebut menyebabkan harga berbagai komoditas global naik sehingga menimbulkan lonjakan inflasi.

Sejauh ini, dia menilai laju inflasi Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Misalnya, Argentina yang pada saat ini mencatatkan inflasi sebesar 83,5% dengan kenaikan suku bunga acuan 3.700 basis points (bps).

Sementara di Indonesia, selain inflasi yang lebih rendah sebesar 5,9%, kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia hanya sebanyak 75 bps. Menurutnya, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia telah bekerja secara beriringan sehingga kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan optimal.

Baca Juga: Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Di sisi lain, Jokowi menyebut pengendalian inflasi juga terjadi karena pemerintah bekerja detail dari sisi makro sekaligus mikro. Dalam hal ini, upaya pengendalian inflasi sudah dilakukan setiap level pemerintah, baik dari pemerintah, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Meski optimistis, dia meminta semua pihak tetap mewaspadai risiko ketidakpastian global lantaran beberapa negara telah mengalami resesi.

"Pagi tadi saya mendapatkan informasi dari pertemuan di Washington DC, 28 negara sudah antre di markasnya IMF, menjadi pasien. Ini yang sekali lagi kita tetap harus menjaga optimisme tapi yang lebih penting hati-hati dan waspada, eling lan waspodo," ujarnya.

Baca Juga: Ketua KPU Dipecat, Jokowi Jamin Pilkada Serentak Tetap Berjalan Lancar

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks harga konsumen pada September 2022 mengalami inflasi sebesar 1,17%, dengan tingkat inflasi tahun kalender sebesar 4,84% dan tingkat inflasi tahun ke tahun 5,95%.

Inflasi tersebut disebabkan kenaikan harga bensin, tarif angkutan dalam kota, beras, solar, tarif angkutan antarkota, tarif kendaraan online, dan bahan bakar rumah tangga. (sap)

Baca Juga: Evaluasi PDN, Jokowi: Back Up Semua Data Biar Tidak Terkaget-kaget

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : inflasi, BBM, barang pokok, kenaikan harga, Jokowi, IMF

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 12 Juni 2024 | 16:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Meski Sulit Dicapai, Jokowi Tetap Targetkan Stunting Turun ke 14%

Selasa, 11 Juni 2024 | 10:00 WIB
LITERATUR PAJAK

Ketentuan PPh Pasal 22 dan PPN bagi Pengusaha SPBU atas Penyerahan BBM

Minggu, 09 Juni 2024 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Jokowi Minta Energi Hijau di IKN Dioptimalkan, Ada Insentif Pajaknya

Minggu, 09 Juni 2024 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Anggaran Besar tapi Target Stunting Sulit Tercapai, Ini Kata Bappenas

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama