Ada OSS RBA, Mekanisme Pengajuan Tax Allowance Akan Direvisi

"Penyelarasan ketentuan administratif pengajuan fasilitas sesuai dengan perkembangan sistem OSS berbasis risiko," bunyi Keputusan Presiden (Keppres) 25/2022, dikutip pada Minggu (12/2/2023).

Dalam Pasal 5 PP 78/2019, hanya disebutkan permohonan fasilitas tax allowance harus diajukan sebelum saat mulai berproduksi komersial. Permohonan dilakukan lewat OSS bersamaan dengan pendaftaran nomor induk berusaha.

Apabila wajib pajak yang mengajukan permohonan tax allowance adalah wajib pajak lama yang melakukan penanaman modal atau perluasan, permohonan diajukan paling lambat 1 tahun setelah penerbitan usaha.

Diperinci pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 11/2020 s.t.d.d PMK 96/2020, penetapan keputusan pemberian fasilitas tax allowance dilaksanakan oleh kepala BKPM untuk dan atas nama menteri keuangan.

Keputusan yang diterbitkan harus memuat nama, NPWP, alamat, rincian jenis fasilitas PPh, NIB, izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, izin usaha, lokasi usaha yang diajukan fasilitas, saat berlakunya fasilitas, kewajiban dan larangan bagi wajib pajak penerima fasilitas, bidang usaha, KBLI, cakupan produk, dan nilai rencana investasi.

Sejalan dengan penyelarasan ketentuan administratif pengajuan permohonan tax allowance dengan OSS RBA, kriteria dan persyaratan pengajuan fasilitas tax allowance serta proses pemberiannya juga akan disempurnakan.

Saat ini, 3 kriteria yang harus dipenuhi oleh wajib pajak agar bisa mendapatkan fasilitas tax allowance antara lain harus memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor, memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar, atau memiliki kandungan lokal yang tinggi. (rig)