Ajukan Status PKP, Tempat Usaha WNA Didatangi Petugas Pajak

“Kami menanyakan gambaran umum kegiatan usaha wajib pajak untuk menguji kesesuaian kegiatan usaha berdasarkan data dan dokumen pada surat permohonan [pengukuhan PKP] dengan kegiatan usaha yang sebenarnya,” katanya dikutip dari situs web DJP, Selasa (30/4/2024).

Selanjutnya, keterangan yang diperoleh dari wajib pajak tersebut akan dituangkan dalam berita acara penelitian lapangan aktivasi akun PKP. Keterangan tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi kantor pajak dalam memberikan keputusan.

Selain itu, Ignatius juga menjelaskan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh PKP setelah diterbitkan surat keputusan PKP di antaranya wajib pajak harus membuat faktur pajak, memungut PPN, menyetorkan PPN terutang, dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN.

Wajib pajak juga bisa berkonsultasi dengan KPP jika menemukan kendala terkait dengan kewajiban PKP dan kewajiban perpajakan lainnya. Saluran konsultasi dapat diakses secara langsung ke KPP, sambungan telepon, atau live chat Whatsapp.

Sementara itu, pengurus wajib pajak yang merupakan WNA memberikan penjelasan terkait dengan usahanya. Berdasarkan pemaparan pengurus wajib pajak, usaha yang tengah dilakukan wajib pajak ialah restoran, event organizer, penjualan retail baju, dan artwork.

Sebagai informasi, akun PKP adalah wadah layanan perpajakan secara elektronik untuk PKP dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang PPN. Aktivasi akun PKP menjadi sebuah keharusan yang dilakukan oleh wajib pajak setelah dikukuhkan sebagai PKP.

Dengan memiliki akun PKP, wajib pajak dapat melakukan permintaan sertifikat elektronik dan nomor seri faktur pajak secara online di laman efaktur.pajak.go.id. (rig)